Perbaiki Data Penerima Bansos

 

KAUR, RAKYATBENGKULU.DISWAY.ID – Kesalahan dalam pendataan dan pengusulan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial di Kabupaten Kaur, membuat banyak pembagian Bansos tidak tepat sasaran.

Wagub Bengkulu, Dr. H. Rosjonsyah, S.IP, M.Si yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Bengkulu meminta data penerima bansos diperbaiki.

Rosjonsyah juga mengunjungi warga Desa Pengubaian, Kecamatan Kaur Selatan yang tidak terdaftar sebagai penerima bansos, (3/8).

BACA JUGA: Masih Ada Warga Belum Dapat Bansos

Padahal warga bersangkutan layak dimasukkan dalam data KPM.

Ia mengatakan ini merupakan bentuk nyata adanya kesenjangan atau kesalahan yang dilakukan dalam pendataan KPM oleh petugas yang bertanggungjawab. Tentu ini menjadi koreksi TKPK Kabupaten Kaur.

BACA JUGA: KPM Tolak Vaksin, Tak Dapat BLT

Sebab dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kaur, Pemerintah Desa (Pemdes), tim TKPK, Dinas Sosial (Dinsos) harus aktif mengawasi dan memantau pendataan tersebut akurat atau tidak. Tujuannya agar tidak terjadi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

“Bukti nyata, ada yang tidak serius dalam menjalankan tugas, kenapa rumah yang masuk kategori miskin tidak menjadi KPM bansos. Sedangkan ada rumah  permanen, bagus dan ada kendaraan bermotornya malah ada label miskin. Yang benar saja itu,” tegas Rosjonsyah.

Rosjonsyah meminta TKPK Kaur segera mengupdate dan mereview kembali data-data yang ada, agar bisa diperbaiki sebagai bahan laporan ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kesos Kemensos.

Ditegaskannya, masalah data ini jangan dibiarkan agar masyarakat tidak bertanya-tanya, sehingga muncul anggapan ada keberpihakan petugas dalam memilih siapa yang berhak menjadi KPM bantuan sosial. 

BACA JUGA: Cek Kios Pupuk Subsidi

“Data yang dimiliki Pusdatin Kemensos itu sudah lama, sudah tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, jadi perlu kita perbarui,” terang Rosjonsyah.

Bupati Kaur, H. Lismidianto, SH, MH mengatakan Pemkab akan segera melakukan evaluasi atas temuan ini. Jelas data yang ada selama ini sudah membutuhkan pembaruan karena tidak sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan.

Bupati juga menyesalkan adanya warga yang masuk dalam kategori tidak mampu, namun tidak terdata sebagai penerima bansos.(pir)