BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM - Guna mendorong percepatan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah I melaksanakan audiensi dengan Pemprov Bengkulu.
Audiensi yang dilakukan Tim Korsup KPK RI ini dalam rangka melaksanakan tugas pendampingan dan pengawalan pengelolaan pemerintah.
Sehingga dengan pendamping dan pengawalan tersebut, tata kelola pemerintahan di Pemprov Bengkulu lebih baik lagi dan terhindar dari praktik-praktik korupsi.
Kepala Satgas Tim Korsup KPK RI Wilayah Bengkulu, Uding Joharudin usai audiensi dengan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan ada beberapa program tentang pendampingan yang berjalan baik.
BACA JUGA:Data Carro Menunjukkan Mobil Bekas Diminati Generasi Milenial
BACA JUGA:Undang Jurnalis, Astra Motor Bengkulu Gelar EV Experience
"Jadi program-program yang selama ini dijalankan bisa semakin baik ke depan. Kemudian jika dalam pendampingan dan pengawalan ditemukan indikasi yang mengarah kepada korupsi, itu bisa kita cegah," jelasnya di Ruang Kerja Gubernur Bengkulu, Selasa 23 Juli 2024.
Ia menambahkan parameter tata kelola pemerintahan dengan Monitoring Center for Prevention (MCP) sebelumnya telah dibahas bersama jajaran Pemprov Bengkulu. Kemudian baru dilakukan pencegahan korupsi dengan integritas dan beberapa program tematik lainnya.
"Kali ini kita fokuskan pengawasan pada pengadaan barang/jasa dan juga perizinannya. Sehingga nanti dalam tata kelola ini kita mencegah terjadinya korupsi," imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sampaikan apresiasi atas pendampingan dan pengawalan dari Tim Korsup KPK RI Wilayah Bengkulu.
BACA JUGA:7 Penyebab Wajah Kusam dan Gelap Meski Rajin Pakai Skincare
BACA JUGA:Senyum Adalah Sedekah, Ini Penjelasan Tentang Amalan yang Paling Ringan dan Mudah Dilakukan
Menurutnya sejauh ini MCP Pemprov Bengkulu sudah pada posisi cukup baik. Sementara Survei Penilaian Integritas (SPI) juga dalam posisi cukup baik.
“Dengan MCP dan SPI kita dapat memetakan titik rawan korupsi di setiap jajaran pemerintah dan membantu identifikasi titik-titik rawan yang perlu ditingkatkan pengawasannya agar korupsi dapat terhindarkan,” ujarnya.**