Meski demikian, ia tetap optimis bahwa program ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Bengkulu.
BACA JUGA:Berbahayakah Ibu Hamil Mengonsumsi Buah Durian? Ini Penjelasannya!
BACA JUGA:Kebakaran di Binduriang Rejang Lebong Diduga Akibat Konsleting Listrik
Sebagai langkah persiapan, Irfan mengimbau kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu untuk mulai melakukan koordinasi dan persiapan agar dapat segera menjalankan program makan bergizi gratis setelah juknis turun dari pemerintah pusat.
“Koordinasi dan persiapan di tingkat daerah harus mulai dilakukan sejak sekarang,” tegas Irfan.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Bengkulu juga masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan teknis dari pemerintah pusat terkait program pemberian makan bergizi bagi pelajar di Kota Bengkulu.
Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan bahwa anggaran untuk makan bergizi bagi pelajar di Indonesia sebesar Rp10.000 per siswa.
BACA JUGA:Ini Dia Fungsi TrueTone pada iPhone yang Wajib Diketahui
BACA JUGA:Kebakaran di Binduriang Rejang Lebong Diduga Akibat Konsleting Listrik
Namun, Pemkot Bengkulu masih menunggu Juklak dan Juknis dari pusat mengenai pelaksanaan pemberian makan bergizi bagi pelajar tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, A Gunawan, mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan anggaran sekitar Rp1,5 miliar untuk merealisasikan program makan bergizi bagi siswa di Kota Bengkulu pada Tahun Anggaran 2025.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk program pemberian makan bergizi bagi murid Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Meskipun anggaran sudah kami masukkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan program ini masih menunggu Juklak dan Juknis dari pemerintah pusat,” jelas Gunawan.
BACA JUGA:Prediksi Timnas Indonesia vs Vietnam di Pertandingan Ketiga Piala AFF 2024
BACA JUGA:Musim Durian di Bengkulu: Manfaat dan Efek Samping Konsumsi Berlebihan
Ia menambahkan bahwa, hingga saat ini, pihaknya belum mengetahui secara pasti bagaimana pelaksanaan program ini akan dilaksanakan, karena petunjuk pelaksanaan masih belum diterbitkan oleh pemerintah pusat.