Perayaan ini juga menghadirkan perwakilan perempuan dari berbagai latar belakang yang berbagi pengalaman mereka. Nurlela dari Riau, Sari Wangi sebagai ibu muda dengan disabilitas, Putri Rahayu dari WCC Palembang, serta Suhairani dari Cahaya Perempuan Bengkulu menyampaikan berbagai hambatan yang mereka hadapi sebelum mendapatkan dukungan dari PERMAMPU.
BACA JUGA:Layanan Tukar Uang Keliling BI Bengkulu Siapkan Stok Uang Baru untuk Ramadan dan Idulfitri 1446 H
Berkat pelatihan dan pendampingan, mereka kini lebih percaya diri dan aktif dalam kegiatan Credit Union, pendidikan kritis, serta menjadi kader komunitas.
Ketua HWDI Sumatera Selatan juga berbagi kisahnya sebagai perempuan penyandang disabilitas yang semula mengalami marginalisasi, namun akhirnya mampu bangkit dan menjadi advokat untuk HKSR perempuan disabilitas melalui organisasinya.
"Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap informasi dan dukungan yang tepat dapat membuka peluang bagi perempuan dengan disabilitas untuk lebih berdaya," katanya.
Komitmen PERMAMPU dalam Meningkatkan Aksesibilitas
Dalam upaya memperluas jangkauan dan memahami lebih dalam kondisi perempuan penyandang disabilitas, Sekretariat PERMAMPU yang diwakili oleh Ana Yunita Pratiwi memaparkan hasil pendataan yang dilakukan bersama Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR).
BACA JUGA:Pemerintah Kembali Salurkan Beras SPHP, Stabilkan Harga Jelang Idulfitri
BACA JUGA:Pemkab Mukomuko Siap Dukung Presiden Prabowo Bentuk 70 Ribu Koperasi Desa Merah Putih
Dari 152 individu yang terdata di 25 kabupaten dampingan di delapan provinsi, sebanyak 95 adalah perempuan dan 57 laki-laki. Data ini menjadi dasar dalam merancang strategi untuk meningkatkan aksesibilitas perempuan marginal dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi.
Peluncuran Buku Saku “Panduan Berinteraksi dengan Perempuan Penyandang Disabilitas” juga menjadi salah satu langkah konkret yang dilakukan PERMAMPU.
Tanty, Koordinator Program LP2M Sumbar yang juga merupakan bagian dari Konsorsium PERMAMPU, menjelaskan bahwa buku ini akan membantu berbagai lembaga dalam memahami cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan perempuan penyandang disabilitas, terutama dalam layanan HKSR di Puskesmas.
Membangun Masa Depan yang Lebih Inklusif
Menutup acara, Dina Lumbantobing menegaskan pentingnya penggunaan data yang akurat dalam menentukan kebijakan dan strategi organisasi. Ia mengingatkan bahwa gerakan ini tidak hanya tentang memberikan bantuan, tetapi juga memperjuangkan akses yang setara bagi perempuan dengan disabilitas.
BACA JUGA:Kasus DBD di Bengkulu Melonjak Akibat Hujan, Warga Diminta Waspada Nyamuk Aedes Aegypti
BACA JUGA:Tips Bakar Kalori Saat Puasa, Lebaran Makin Kece dan Tampil Percaya Diri
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, memberikan akses yang lebih luas bagi perempuan dengan disabilitas, dan memastikan tidak ada perempuan yang tertinggal dalam perjuangan mencapai kesetaraan gender. Lansia juga perlu diperhatikan, mengingat mereka nantinya bisa menjadi bagian dari kelompok disabilitas di masa depan,” ujarnya.