Tetapi Sesungguhnya, Semua Dalil Hukum Tersebut Hanya Berguna Bagi PWI Yang Mencari Keadilan Dan Mendapatkan Tindakan Restoratif Yang Pantas Dan Layak Dari Para Hakim Pengadilan Jakarta Pusat.
BACA JUGA:Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun Tinjau Rumah Subsidi untuk Wartawan
BACA JUGA:Berat Naik Usai Lebaran? Ini 7 Tips Diet Simpel yang Ampuh Bikin Timbangan Turun Lagi!
PWI Adalah Pihak Yang Didzolimi. Di Sini Yang Menjadi Masalah Adalah Ketidakadilan Dan Ketidakbecusan Suatu Regulator Untuk Mengatur Sektornya Sehingga Berbuntut Dengan Gugatan Di Pengadilan.
Keputusan dan Eksepsi Dewan Pers, sebuah regulator independen yang diperjuangkan dalam Undang-Undang Pers Tahun 1999 melalui darah dan air mata para wartawan selama ini, merupakan renjat yang tak terperi; bahkan bagi para wartawan kawakan yang sudah kenyang asam garam perjuangan tindakan terhadap terhadap salah satu konstituen yang seharusnya diampu dan dilindunginya merupakan suatu hal yang mengejutkan.
Keputusan Dewan Pers sama sekali tidak mempertimbangkan adab organisasi, pemahaman akan berjalannya suatu institusi, apalagi memahami kewajiban sebagai institusi yang mengayomi dan menaungi para konstituennya.
Sesungguhnya keputusan tanpa marwah keadilan oleh Ketua dan Anggota Dewan Pers periode 2022-2025 ini wajib dianulir oleh Ketua dan Anggota Dewan Pers periode berikutnya.