Gubernur Helmi Hasan Siapkan Rp1 Miliar untuk Lindungi Kades dari Masalah Hukum

BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM – Komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memperkuat desa kembali dibuktikan. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengumumkan pengalokasian anggaran Rp1 miliar untuk memberikan advokasi dan pendampingan hukum bagi para kepala desa (kades) di seluruh wilayah provinsi.

“Sekarang kita siapkan anggaran kurang lebih Rp1 miliar untuk mendampingi kades-kades secara hukum, agar tidak ada yang tersandung masalah hukum saat menjalankan program pemerintah,” ujar Helmi Hasan di Bengkulu, Minggu, 1 Juni 2025, dikutip dari antaranews.com.

Dukung Astacita Presiden Prabowo: Bangun Indonesia dari Desa

Langkah ini sejalan dengan Astacita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yang menitikberatkan pada pembangunan Indonesia dari desa, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

BACA JUGA:Gubernur Helmi Hasan Komit Bangun Bengkulu Tengah, Rp184 Miliar Digelontorkan untuk Infrastruktur Jalan 2025

BACA JUGA:Tegas dan Pro Rakyat, Bupati Rejang Lebong Larang Keras Pungutan di Sekolah Negeri

Pemerintah pusat saat ini memberikan perhatian lebih besar bagi kemajuan desa, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan keterampilan warga, hingga perluasan akses terhadap sumber daya dan layanan publik.

“Program Bantu Rakyat yang kami jalankan juga merupakan bagian dari semangat Astacita Presiden untuk membangun dari bawah. Desa harus jadi kekuatan utama ekonomi daerah,” tegas Helmi.

Pendampingan Hukum Gratis untuk Desa dan Masyarakat

Tak hanya bagi kepala desa, Pemprov Bengkulu juga memberikan layanan pendampingan hukum gratis untuk masyarakat umum yang membutuhkan.

BACA JUGA:Jay Idzes Puji Kualitas Pemain Baru Timnas: Level Tinggi, Siap Hadapi Laga Krusial!

BACA JUGA:Gus Yahya Sampaikan Empat Gagasan Visioner untuk Perbaikan Ibadah Haji 2025 di Forum Internasional

“Kalau ada masalah hukum, silakan hubungi pemerintah provinsi. Kami telah siapkan advokat terbaik, dan pendampingan diberikan tanpa biaya. Semua kami tanggung,” jelas Gubernur Helmi.

Menurutnya, banyaknya program dan anggaran yang mengalir ke desa memerlukan kapasitas hukum yang baik agar semua dijalankan sesuai aturan. 

Oleh karena itu, pemahaman hukum bagi kepala desa dan perangkatnya menjadi hal yang sangat krusial.