Terobosan Gubernur Helmi Hasan: Gandeng BPKP untuk Pastikan Anggaran Bengkulu Tepat Sasaran!

Tak hanya soal anggaran, Gubernur Helmi Hasan juga menyoroti persoalan perpajakan daerah. 

Ia akan mendorong DPRD Provinsi Bengkulu untuk segera merevisi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Menurutnya, beleid ini telah menimbulkan beban berat bagi masyarakat.

BACA JUGA:Kabar Gembira Warga Bengkulu Selatan! Bupati Terpilih Pastikan Jalan & Jembatan Sekunyit Jadi Prioritas Utama

BACA JUGA:Koto Jaya Siap 'Hidup Kembali'! Pasar Semi Modern Mukomuko Bakal Aktif Tiap Hari di 2025!

"Proses revisi jangan terlalu lama. Kalau perlu studi banding ke daerah lain seperti Sumbar, Sumsel, atau Lampung, cukup lewat telepon atau Zoom saja. Sekarang zaman sudah canggih. Masyarakat sudah banyak mengeluh bahwa pajak ini terlalu tinggi, dan faktanya di lapangan memang demikian," ungkapnya, menunjukkan empati terhadap keluhan warga.

Menanggapi inisiatif Gubernur, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Faeshol Cahyo Nugroho, menyambut baik. 

Ia menegaskan komitmen BPKP untuk selalu mendukung program-program pemerintah agar berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

"Kami dari BPKP selalu siap mendampingi seluruh kepala daerah, mulai dari Gubernur hingga Bupati dan Wali Kota, agar program-program yang dijalankan bersifat akuntabel, efektif, efisien, dan tidak menimbulkan masalah hukum," jelas Faeshol.

Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan BPKP ini diharapkan menjadi langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Bengkulu.