MUKOMUKO, RAKYATBENGKULU.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat Bupati Mukomuko, Selasa 20 Januari 2026.
Rapat koordinasi ini membahas arah kebijakan serta target kinerja pemerintah daerah pada tahun anggaran 2026.
Selain itu, pertemuan tersebut juga menjadi momentum perkenalan sejumlah kepala OPD yang baru dilantik.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko, Marjohan, menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah agar seluruh program kerja dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.
BACA JUGA:Gelar Aksi di Kantor Bupati, Ratusan Non-ASN Seluma Tuntut Keadilan Status Kerja
“Pertemuan ini bukan hanya sebatas koordinasi awal tahun, tetapi juga menjadi langkah awal untuk menyatukan visi dan memastikan kesiapan kita dalam menjalankan agenda pembangunan 2026,” ujar Marjohan.
Menurutnya, rapat tersebut tidak hanya membahas kesiapan pelaksanaan program tahun berjalan, tetapi juga mulai menyoroti penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk tahun 2027.
Marjohan menyebut, Pemkab Mukomuko menargetkan penyusunan dokumen strategis, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dapat dilakukan secara lebih matang, terukur, dan realistis.
“Kita juga sudah mulai menyiapkan dokumen perencanaan tahun 2027. Setiap OPD harus memahami target dan indikator kinerja yang menjadi prioritas daerah, sehingga proses perencanaan dapat disusun secara realistis dan terarah,” tutur Marjohan.
BACA JUGA:Bengkulu Utara Usul 1.316 Penerima Bansos Baru Tahun 2026 ke Kemensos
BACA JUGA:Puluhan PKL di Kawasan UNIB Belakang Direlokasi, Pemkot Bengkulu Gandeng Pihak Kampus
Ia berharap, melalui koordinasi awal ini, seluruh OPD dapat lebih siap menghadapi tantangan pembangunan serta mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah awal Pemkab Mukomuko untuk memastikan arah kebijakan pembangunan daerah tetap selaras dengan visi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kita ingin seluruh OPD memiliki semangat yang sama dalam menjalankan program prioritas daerah. Setiap langkah yang diambil harus berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat,” tutup Marjohan.