MUKOMUKO, RAKYATBENGKULU.COM – Rencana pengadaan alat komunikasi berupa iPhone 17 Pro Max dan handy talky (HT) di Sekretariat DPRD (Sekwan) Kabupaten Mukomuko menuai sorotan publik.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada minimnya pembangunan, alokasi dana untuk pengadaan perangkat komunikasi dinilai bertolak belakang dengan kondisi tersebut.
Berdasarkan data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, Sekretariat DPRD Mukomuko mengalokasikan anggaran sekitar Rp140,46 juta dalam APBD 2026 untuk belanja alat komunikasi.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp6,46 juta dialokasikan untuk pengadaan HT, sementara sekitar Rp134 juta diperuntukkan bagi pembelian handphone iPhone 17 Pro Max.
BACA JUGA:Peringati Hari Kartini, Astra Motor Bengkulu Edukasi Safety Riding untuk Perempuan
BACA JUGA:Cetak Sawah 2.217 Hektare, Bengkulu Bidik Tambahan Produksi 30 Ribu Ton
Harga iPhone 17 Pro Max di pasaran saat ini diketahui berkisar antara Rp23 juta hingga Rp43 juta per unit.
Rencana pengadaan ini memunculkan pertanyaan publik terkait peruntukan perangkat tersebut, apakah untuk pimpinan DPRD, anggota dewan, atau pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD.
Ketua AMPI Mukomuko, Saprin, menilai kebijakan tersebut tidak tepat di tengah kondisi efisiensi anggaran.
"Ini adalah kebijakan yang sangat keliru dan melecehkan ekspetasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah jika pengadaan ini tetap di laksanakan.
BACA JUGA:10 Tips Berkendara Jarak Jauh Naik Motor agar Tetap Aman dan Nyaman dari Astra Motor Bengkulu
BACA JUGA:Potensi E-Sport Bengkulu Dilirik, Pembinaan Atlet Segera Disiapkan
Kenapa begitu, satu sisi masyarakat harus menahan lapar agar bisa bertahan sedangkan pihak pemerintah mengedepankan gaya demi mendapatkan validasi, jadi hal ini bertolak belakang dengan Program Bupati sekarang mengatakan Mukomuko Maju Berkelanjutan," tegas Ketua AMPI Mukomuko, Saprin pada Selasa (21/4/26).
Ia menyebut, wakil rakyat seharusnya fokus mendukung program pembangunan serta mengawasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran.
Menurutnya, pengadaan tersebut sulit dikaitkan dengan peningkatan kinerja jika tidak memiliki urgensi yang jelas.