MUKOMUKO, RAKYATBENGKULU.COM – Penerapan sistem kerja work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko belum menunjukkan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran daerah.
Evaluasi sementara dalam dua pekan terakhir menunjukkan penghematan belanja operasional, khususnya bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, belum sesuai harapan meski skema kerja 50 persen di kantor dan 50 persen dari rumah telah diterapkan.
Sekretaris Daerah Mukomuko, Marjohan, menyampaikan bahwa potensi efisiensi secara konsep memang ada, namun realisasinya di lapangan masih terbatas.
“Secara konsep memang ada potensi efisiensi, tetapi dari evaluasi awal, dampaknya belum signifikan terhadap pengeluaran anggaran,” jelasnya, Kamis 30 April 2026.
BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Siap Gelar Pasar Murah di 4 Titik, Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Idul Adha
BACA JUGA:Pledoi Bebby Hussy di Kasus RSM: Minta Keringanan Hukuman, Sebut Bengkulu Sudah Jadi Rumah
Ia menjelaskan, sejumlah aktivitas kedinasan tetap berjalan normal, terutama pelayanan publik dan operasional lapangan yang tidak bisa dialihkan sepenuhnya ke sistem kerja jarak jauh.
Kondisi tersebut membuat sebagian organisasi perangkat daerah (OPD) masih membutuhkan kehadiran fisik pegawai dalam jumlah besar, sehingga penggunaan listrik kantor dan kendaraan dinas belum mengalami penurunan signifikan.
"WFH ini tidak semua OPD bisa maksimal dalam menerapkannya. Ada sejumlah OPD yang harus tetap aktif di lapangan, sehingga penggunaan BBM dan listrik masih relatif stabil,” ungkapnya.
Pemkab Mukomuko saat ini terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan WFH, dengan fokus menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik.
BACA JUGA:Operasi Tertib Pajak di Mukomuko, 16 Kendaraan Terjaring Razia Gabungan
BACA JUGA:Disnaker Kota Bengkulu Siapkan Pelatihan Bengkel Motor, Tunggu Kepastian Anggaran Pusat
"Pemerintah tidak ingin kebijakan efisiensi justru berdampak pada menurunnya pelayanan kepada masyarakat. Jika dipaksakan tanpa perhitungan matang, justru bisa mengganggu pelayanan. Jadi kita tetap hati-hati,” katanya.
Ke depan, penyesuaian skema kerja tetap terbuka berdasarkan hasil evaluasi objektif di lapangan.
“Kami akan terus melakukan evaluasi. Hal ini bertujuan bukan sekadar efisiensi, tetapi memastikan kinerja ASN tetap optimal di tengah keterbatasan anggaran,” pungkasnya.