BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mengakselerasi pemerataan akses internet hingga ke pelosok desa sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi digital di daerah.
Melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik), berbagai langkah strategis kini ditempuh.
Mulai dari pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) di wilayah blank spot hingga penguatan kualitas jaringan di desa-desa dengan sinyal lemah.
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu, Nelly Alesa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan pembangunan BTS di empat titik wilayah yang hingga kini belum terjangkau jaringan telekomunikasi.
BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Bongkar Awning di PTM, Tegaskan Kepatuhan Hukum
BACA JUGA:Polda Bengkulu Sikat Penyelundupan BBM Bersubsidi, 5 Ton Bio Solar Siap Dikirim ke Lubuklinggau Digagalkan
“Untuk BTS, kita sudah mengusulkan empat titik daerah blank spot. Lokasinya dua di Kabupaten Lebong, satu di Kepahiang, dan satu di Seluma. Ini menjadi prioritas karena masyarakat di sana benar-benar belum mendapatkan akses sinyal,” ujar Nelly.
Ia menjelaskan, usulan tersebut telah diajukan langsung ke pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, bahkan turut mendapat dukungan dari Gubernur Bengkulu.
“Proposal ini sudah kita ajukan ke Dirjen Infrastruktur di Kementerian Kominfo. Saat ini sedang dalam proses dan kita optimistis bisa terealisasi tahun ini,” jelasnya.
Selain pembangunan BTS, Pemprov Bengkulu juga mengusulkan penguatan sinyal di 26 desa yang masuk kategori wilayah dengan jaringan lemah (low signal).
“Ada 26 desa yang kita usulkan untuk penguatan sinyal. Ini daerah-daerah yang sebenarnya sudah terjangkau jaringan, tapi kualitasnya masih rendah. Saat ini usulannya sudah masuk di kementerian dan terus kita pantau perkembangannya setiap bulan,” katanya.
BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Percepat Pengisian 4 Kepala OPD, Tunggu Rekomendasi Pusat
BACA JUGA:Gajah dan Harimau Mati Berdekatan, Aktivis Soroti Bukti Kerusakan Habitat di Mukomuko
Menurut Nelly, seluruh program tersebut didukung oleh anggaran pemerintah pusat, namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran nasional.
“Anggarannya dari pusat, tentu tidak langsung sekaligus, tapi bertahap. Kita menyesuaikan dengan kemampuan anggaran pusat, yang penting prosesnya sudah berjalan,” ungkapnya.