Dana tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku.
Besaran SWDKLLJ tidak sebaiknya dianggap sama untuk seluruh kendaraan karena terdapat ketentuan tarif berdasarkan jenis kendaraan.
3. Biaya Administrasi
Dalam proses administrasi kendaraan terdapat sejumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), misalnya untuk penerbitan dokumen atau tanda nomor kendaraan sesuai jenis layanan yang dilakukan.
Karena itu, biaya administrasi perlu dibedakan dari PKB dan SWDKLLJ.
BACA JUGA:12 Tahun Menikah, Sara Wijayanto Gugat Cerai Demian Aditya
BACA JUGA:Tembiluk yang Viral Ternyata Punya Kandungan Gizi, Ini Manfaatnya
Denda Pajak Motor Tidak Selalu 25 Persen
Banyak informasi di masyarakat menyebut denda PKB sebesar 25 persen per tahun.
Namun, angka tersebut tidak dapat langsung digunakan sebagai patokan nasional.
Ketentuan denda PKB dapat berbeda berdasarkan peraturan daerah.
Sebagai contoh, Jawa Barat menerapkan sanksi administratif sebesar 2 persen per bulan dari pokok pajak terutang dengan batas paling lama 24 bulan.
BACA JUGA:Taylor Swift Siap Rilis Patient Zero, Ada Apa di Balik Lagu Barunya?
BACA JUGA:Tembiluk Makanan Khas Kalimantan yang Viral, Ternyata Bukan Cacing!
Artinya, pemilik motor perlu mengecek aturan provinsi tempat kendaraannya terdaftar sebelum menghitung denda.
Cara ini lebih akurat daripada menggunakan satu rumus untuk seluruh Indonesia.