Persoalan utama yang dikeluhkan masyarakat adalah kebisingan selama festival berlangsung.
Suara perangkat berdaya besar mengganggu aktivitas warga dan kegiatan pendidikan.
Selain persoalan kebisingan, festival sound horeg juga memunculkan perdebatan mengenai kelayakannya sebagai hiburan publik.
Pasalnya, di sejumlah wilayah telah terbit fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan hukum sound horeg haram.
Namun, informasi tersebut perlu dilihat berdasarkan wilayah dan ketentuan fatwa yang berlaku.
Kondisi ini membuat penyelenggaraan festival sound horeg tidak hanya berkaitan dengan hiburan.
Panitia juga menghadapi tuntutan untuk memperhatikan kenyamanan masyarakat sekitar.
Di sisi lain, festival tersebut memiliki daya tarik bagi sebagian masyarakat.
BACA JUGA:25 Warga Sekitar PLTU Teluk Sepang Diperiksa, Riset Temukan Indikasi Gangguan Fungsi Paru
BACA JUGA:Dinyatakan Bersalah, Mantan Bupati Bengkulu Utara Imron Rosyadi Divonis 3 Tahun 4 Bulan Penjara
Jumlah penonton yang memadati lokasi menjadi salah satu indikator tingginya antusiasme.
Panitia Sebut Sound Horeg untuk Hiburan Masyarakat
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong, Riki Irawan, S.Sos, M.Si, menjelaskan alasan penyelenggaraan festival tersebut.
Sebagai koordinator Gebyar Semarak Merah Putih Rejang Lebong, ia menyebut sound horeg dipilih untuk memberikan hiburan kepada masyarakat.
"Antusias masyarakat terhadap festival sound horeg cukup tinggi, buktinya jumlah penonton yang datang membludak," kata Riki.
Menurut Riki, panitia juga telah menetapkan sejumlah ketentuan teknis.