BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mendukung rencana pengangkatan 4.296 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027.
Namun, pelaksanaannya masih menunggu regulasi resmi pemerintah pusat.
Pemprov Bengkulu menyatakan siap menindaklanjuti kebijakan tersebut setelah pemerintah pusat menerbitkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
Kepastian aturan diperlukan untuk menentukan mekanisme pengangkatan, tahapan pelaksanaan hingga pembiayaan gaji ribuan tenaga tersebut.
BACA JUGA:Fikri Thobari Divonis 5 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Rusmayadi, mengatakan pemerintah daerah akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
"Pemprov Bengkulu akan taat terhadap kebijakan pemerintah pusat. Jika sudah ada petunjuk resmi, baik juklak, juknis maupun surat resmi, tentu akan kita tindaklanjuti," ujar Rusmayadi, Selasa, 10 November 2026.
Menurutnya, Pemprov Bengkulu memiliki komitmen mendukung keberadaan PPPK paruh waktu.
Dukungan tersebut sebelumnya juga diwujudkan melalui kebijakan gubernur.
Gubernur Bengkulu telah menerbitkan surat edaran agar tenaga PPPK paruh waktu tidak diberhentikan.
Kebijakan itu berlaku di tengah ketidakpastian regulasi kepegawaian.
Komitmen tersebut juga menjadi dasar dukungan terhadap rencana peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu.
Meski demikian, Pemprov Bengkulu belum bisa memastikan waktu pelaksanaan.
Pemerintah daerah masih membutuhkan kepastian aturan sebelum menyiapkan langkah administratif dan anggaran.