Safriadi menjelaskan, Disperindag membutuhkan data yang menggambarkan aktivitas industri sawit secara menyeluruh.
Data tersebut meliputi jumlah produksi CPO hingga volume produk yang dikirim ke luar negeri.
Informasi itu diperlukan untuk mengetahui perkembangan industri pengolahan kelapa sawit di Mukomuko.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat menyusun kebijakan berdasarkan perkiraan.
Setiap kebijakan membutuhkan dukungan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
BACA JUGA:Tenaga Kesehatan Jadi Perhatian dalam Usulan CPNS Bengkulu 2026, Ini Gambaran Formasinya
BACA JUGA:Penuh Makna dan Doa, Ini 50 Ucapan Hari Ayah Nasional 2026 yang Menyentuh Hati
Apalagi, aktivitas industri sawit memiliki keterkaitan dengan perekonomian masyarakat.
Pergerakan produksi perusahaan juga dapat memberikan gambaran perkembangan sektor perkebunan dan industri pengolahan.
Karena itu, Disperindag mulai meningkatkan komunikasi dengan perusahaan PKS.
Pemerintah ingin mendapatkan laporan yang lebih teratur mengenai aktivitas usaha masing-masing perusahaan.
Safriadi menegaskan, permintaan data tersebut bukan bertujuan membatasi kegiatan operasional perusahaan.
Pemerintah justru ingin membangun sistem pendataan yang lebih baik.
"Perusahaan boleh jalan terus, kami tidak menghalangi. Tapi tolong datanya dibuka. Pemerintah tidak mungkin membuat kebijakan yang tepat kalau datanya saja tidak ada," ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi permintaan kepada perusahaan agar lebih terbuka.
Terutama dalam menyampaikan informasi produksi dan aktivitas perdagangan hasil pengolahan sawit.