Darsono memastikan pihaknya terus mengupayakan agar proses pencairan segera selesai.
Seluruh administrasi untuk 37 desa sedang diproses secara bersamaan.
Ia berharap dana tersebut segera masuk ke masing-masing desa.
Dengan demikian, panitia memiliki waktu cukup untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan.
Menurutnya, pencairan anggaran tidak boleh sampai mengganggu tahapan yang telah ditetapkan.
Sebab, pelaksanaan Pilkades serentak harus berjalan sesuai jadwal.
"Kita kejar terus. Jangan sampai karena dana terlambat, tahapan Pilkades ikut terganggu. Panitia harus bisa bekerja dengan tenang," pungkasnya.
Pemerintah daerah berharap seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat terpenuhi sebelum 22 November 2026.
Dengan begitu, proses pemungutan hingga penghitungan suara dapat berlangsung lancar.
Pilkades serentak ini menjadi agenda penting bagi 37 desa di Kabupaten Mukomuko.
BACA JUGA:Petani Segera Bisa Akses Kredit Murah Lewat Koperasi Merah Putih, Ini Skemanya
BACA JUGA:Libur Nataru 2026-2027, Ini 5 Destinasi Wisata Indonesia yang Diprediksi Ramai
Selain menentukan pemimpin desa, pelaksanaannya juga menjadi bagian dari proses demokrasi di tingkat pemerintahan paling bawah.
Namun, menjelang hari pemungutan suara, kepastian pencairan anggaran masih menjadi pekerjaan yang harus segera diselesaikan DPMD Mukomuko.
Panitia desa kini membutuhkan kepastian waktu pencairan. Sebab, semakin dekat hari pemungutan suara, semakin terbatas pula waktu untuk menyelesaikan persiapan teknis.
Dengan 93 calon kepala desa yang akan berkompetisi, kelancaran penyelenggaraan menjadi perhatian seluruh pihak.