Penyediaan air bersih dan sanitasi layak, misalnya, membutuhkan dukungan perangkat daerah yang menangani infrastruktur dan lingkungan.
Begitu pula ketahanan pangan keluarga yang memerlukan keterlibatan sektor pangan dan pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, Mian meminta seluruh OPD tidak berjalan sendiri-sendiri.
Setiap program harus saling mendukung agar intervensi yang diberikan benar-benar menyentuh kebutuhan keluarga.
BACA JUGA:Pantai Air Rami Mukomuko Resmi Jadi TWA, Desa Bisa Kelola Wisata
BACA JUGA:Gas Amonia Bocor, Pemkot Bengkulu Minta Pabrik Es Ditutup Sementara
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data by name by address.
Pendataan tersebut diperlukan agar pemerintah mengetahui keluarga sasaran secara jelas dan menghindari kesalahan penerima intervensi.
"Penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan penyediaan air bersih, sanitasi layak, serta penguatan ketahanan pangan keluarga," menjadi salah satu penekanan dalam arahan Mian.
Kader Desa Diminta Lebih Aktif Mendampingi Keluarga
Selain koordinasi antar-OPD, pemerintah juga diminta mengoptimalkan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Bidan, kader PKK, dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) desa menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.
Mereka diharapkan berada di garis depan untuk mendampingi keluarga yang berisiko mengalami stunting.
Pendampingan keluarga diperlukan agar persoalan dapat diketahui lebih awal.
Pemerintah juga bisa memastikan keluarga sasaran memperoleh layanan dan bantuan sesuai kebutuhan.
Mian meminta peran para kader tersebut diperkuat.