Prinsip transparansi memungkinkan penggunaan anggaran mendapatkan pengawasan. Masyarakat juga memiliki ruang untuk mengetahui bagaimana dana pendidikan dimanfaatkan.
Pengawasan dan evaluasi harus dilakukan secara rutin. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran tetap sesuai ketentuan.
Arni mengingatkan, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah harus dijaga melalui pengelolaan keuangan yang terbuka.
"Dana untuk pendidikan itu harus dipakai sesuai aturan dan sesuai kebutuhan sekolah. Yang paling penting itu jujur, terbuka, dan administrasinya beres," tegasnya.
Ia berharap seluruh kepala sekolah dan pengelola keuangan semakin disiplin menjalankan prinsip tata kelola anggaran yang baik.
Dana Pendidikan Harus Berdampak bagi Siswa
Bagi Disdikbud Mukomuko, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari terserapnya dana.
Hal yang lebih penting adalah manfaat nyata yang diterima sekolah dan peserta didik.
Anggaran yang direncanakan dengan baik dapat membantu memenuhi kebutuhan pembelajaran. Pemeliharaan fasilitas juga dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih nyaman.
BACA JUGA:Ingin Jadi PNS 2026? Simak Syarat dan 7 Cara Daftar yang Wajib Diketahui
BACA JUGA:DPR Sahkan UU Perampasan Aset 2026, Harta Koruptor Bisa Disita Meski Tanpa Putusan Pidana?
Sebaliknya, penggunaan dana yang tidak tepat sasaran berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan pendidikan.
Karena itu, Disdikbud meminta seluruh satuan pendidikan menjaga integritas dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.
Arni menegaskan, kepercayaan masyarakat harus menjadi perhatian seluruh pengelola pendidikan.
"Kepercayaan masyarakat harus kita jaga dengan cara bekerja terbuka dan bertanggung jawab. Jangan sampai dana yang seharusnya untuk anak-anak justru tidak tepat guna. Fokus kita tetap satu, meningkatkan mutu layanan pendidikan," pungkas Arni.
Melalui penguatan tata kelola keuangan sekolah, Disdikbud Mukomuko berharap anggaran pendidikan dapat digunakan secara efektif.