Bengkulu Satukan Langkah Kelola Hutan Berkelanjutan Lewat Lokakarya Multipihak

RAKYATBENGKULU.COM – Pemerintah Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta berbagai pemangku kepentingan, menggelar Lokakarya Sinergi Multipihak dalam Penguatan Pengelolaan Hutan Secara Berkelanjutan. Acara ini berlangsung di Hotel Two K Azanah, Kamis 11 September 2025.

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, R.A. Denny, yang mewakili Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. 

Dalam sambutannya, Denny menegaskan bahwa perhutanan sosial menjadi andalan strategis dalam menghadapi krisis iklim, sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Provinsi Bengkulu memiliki tanggung jawab besar sekaligus peluang strategis. Hutan kita harus menjadi sumber kemakmuran masyarakat, bukan hanya sekadar penyangga ekologi,” kata R.A. Denny.

BACA JUGA:Pencarian Korban Tenggelam di Sungai Pasar Bengkulu Diperluas hingga Bibir Pantai

BACA JUGA:Geledah Kantor Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Kejari Cari Dokumen Dugaan Korupsi Proyek UPTD Laboratorium

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu, dari total luas wilayah sebesar 1,97 juta hektare, sekitar 46,11 persen merupakan kawasan hutan. 

Hingga saat ini, 53.907,87 hektare telah memperoleh izin kelola perhutanan sosial melalui 95 Surat Keputusan (SK). Meski demikian, pengelolaannya dinilai masih belum optimal.

Dalam lokakarya tersebut, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan, Joko Tri Haryanto, menekankan bahwa pengelolaan hutan lestari dapat menjadi sumber peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Menjaga hutan bukan hanya kewajiban, tetapi juga peluang ekonomi. Dengan kreativitas pendanaan non-APBN dan APBD, Bengkulu punya potensi besar,” tegasnya.

BACA JUGA:Prabowo Setujui Langkah Menkeu, Dana Besar Siap Gerakkan Sektor Riil

BACA JUGA:Bergabunglah dengan Astra Motor Bengkulu, Posisi Workshop Head Sedang Dibuka!

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta, meliputi unsur pemerintah, akademisi, praktisi kopi, LSM, hingga kelompok perhutanan sosial. 

Para peserta menyepakati pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. 

Sumber: