ADAPI Minta Kepala BKN Klarifikasi Pernyataan Soal ASN PPPK

BACA JUGA:Bahagia Tak Harus Makan Enak dan Jalan-Jalan! Berikut Pilihan Terbaik untuk Mencari Kebahagiaan

Padahal, baik PNS maupun PPPK adalah aparatur negara yang setara dalam pengabdian.

Ketiga, ADAPI meminta seluruh anggota di kampus tetap solid. 

Anggota diimbau tidak terprovokasi isu yang berkembang. 

Kesolidan dinilai penting agar perjuangan organisasi tetap terarah, elegan, dan terukur.

Keempat, ADAPI menekankan pentingnya menjaga stabilitas kerja. 

Anggota diminta tetap profesional melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyalurkan aspirasi lewat mekanisme organisasi, serta menghindari tindakan reaktif.

Kelima, ADAPI mendesak pemerintah memperkuat status PPPK dan mengalihkannya menjadi PNS. 

BACA JUGA:Kasus Perdana di Seluma, Balita Muntahkan Cacing dari Mulur dan Hidung Bikin Geger Warga

BACA JUGA:Timnas Esports Indonesia Siap Tempur di CAEC 2025, Targetkan Prestasi di MLBB dan Valorant

Menurut Afandi, regulasi turunan UU ASN 2023 diperlukan untuk menghapus kerentanan status PPPK. 

Konversi PPPK menjadi PNS dinilai sebagai solusi strategis untuk menghapus diskriminasi dan memperkuat soliditas ASN.

Komitmen ADAPI

ADAPI menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan kehormatan profesi dosen ASN PPPK. 

Perjuangan dilakukan melalui advokasi kebijakan, jalur hukum, serta penguatan solidaritas kebangsaan.

Sumber: