Peringati May Day 2026, Mahasiswa Bengkulu Gelar Aksi di Kantor Gubernur
Peringati May Day 2026, Mahasiswa Bengkulu Gelar Aksi di Kantor Gubernur--Riko/rakyatbengkulu.com
BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM – Sejumlah mahasiswa di Bengkulu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Bengkulu, Senin 4 Mei 2026, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2026.
Aksi damai tersebut diikuti mahasiswa dari berbagai organisasi kepemudaan (OKP), di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, serta Forum Mahasiswa dan Pemuda (FMS). Massa aksi membawa sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan buruh.
Koordinator lapangan (korlap) aksi dari GMNI, Mohamad Hasbi Alfitro, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai dalam memperjuangkan hak-hak buruh.
"Kami datang dengan aksi damai, dalam memperingati may day nasional. Masih banyak buruh di luar sana belum mendapatkan hak-haknya, maka hari ini kami sampaikan dan menyuarakan aspirasi dari para buruh," ujarnya.
BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Segera Isi Kekosongan Kepala Sekolah SD dan SMP, Tunggu Mekanisme Pusat
Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti sejumlah isu ketenagakerjaan, mulai dari tuntutan upah layak, jaminan sosial, hingga perlindungan terhadap buruh.
Hasbi juga menyebutkan bahwa hingga aksi berlangsung, massa belum dapat bertemu langsung dengan Gubernur maupun Wakil Gubernur Bengkulu.
"Berdasarkan keterangan pihak negosiator, Gubernur dan Wakil Gubernur sedang berada di luar kota (Dinas Luar), namun pihak mahasiswa menyayangkan tidak adanya bukti fisik terkait agenda tersebut," tambahnya.
Mahasiswa sempat ditawari untuk bertemu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu. Namun, pertemuan tersebut belum dapat terlaksana karena Sekda juga dikabarkan sedang menghadiri agenda lain.
BACA JUGA:Sekda Provinsi Bengkulu Tegaskan Nol Pungli, ASN Disdikbud Diminta Jaga Integritas
BACA JUGA:Aklamasi di Konferta ke-4, Demon Fajri–Gilang Tri Wibisono Pimpin AJI Bengkulu 2026–2029
Massa aksi menyatakan akan menyampaikan pernyataan sikap apabila tidak ada perwakilan pemerintah yang menemui mereka. Mereka menilai kehadiran pejabat penting dalam menerima aspirasi masyarakat merupakan bagian dari pelayanan publik.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

