Pemkot Bengkulu Susun Strategi Tekan Belanja Pegawai 30 Persen, Harapkan Dukungan Pusat untuk PPPK

BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM – Pemerintah Kota Bengkulu mempercepat langkah penataan anggaran guna menyesuaikan ketentuan nasional terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD pada tahun 2027.

Kebijakan ini mendorong Pemkot Bengkulu untuk menyusun strategi berlapis, termasuk efisiensi anggaran dan optimalisasi pendapatan daerah, sembari menunggu kepastian dukungan dari pemerintah pusat, khususnya terkait pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medy Pebriansyah menegaskan bahwa upaya daerah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan nasional yang jelas.

“Kami sudah menyiapkan berbagai skenario, tapi tetap saja dukungan pusat, khususnya untuk pembiayaan PPPK, menjadi kunci agar beban APBD tidak semakin berat,” ujar Medy, Rabu 6 Mei 2026.

BACA JUGA:Aplikasi Srikandi Dukung WFH ASN Bengkulu, Administrasi Tetap Lancar

BACA JUGA:Dinkes Kota Bengkulu Wajibkan Budaya 3S di Puskesmas, Target Pelayanan Lebih Ramah

Menurutnya, keberadaan PPPK menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, kebutuhan tenaga pelayanan publik terus meningkat, namun di sisi lain, beban belanja pegawai juga ikut bertambah.

“Kami tidak ingin target 30 persen ini justru mengorbankan kualitas pelayanan publik atau hak-hak ASN. Karena itu, perlu ada keseimbangan yang jelas,” katanya.

Pemkot Bengkulu saat ini juga menunggu realisasi komitmen pemerintah pusat terkait skema pembiayaan PPPK yang sebelumnya telah dibahas dalam forum resmi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

"Pemkot pun kini menunggu realisasi komitmen pemerintah pusat yang sebelumnya disampaikan dalam forum resmi bersama DPR RI terkait skema pembiayaan PPPK," tambahnya.

BACA JUGA:43 Pelajar Bengkulu Tak Lulus, Disdikbud Ungkap Mayoritas Karena Menikah

BACA JUGA:Konsisten Berprestasi, Ditreskrimsus Polda Bengkulu Raih Penghargaan Nasional Tipidkor Polri

Sambil menunggu kepastian tersebut, Pemkot Bengkulu tetap melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.

“Kami fokus menggali potensi PAD baru sekaligus menutup celah kebocoran. Kalau pendapatan meningkat, otomatis tekanan pada belanja pegawai bisa lebih terkendali,” pungkasnya.

Sumber: