Kejari Lebong Usut Dugaan Korupsi di PDAM TTE, Sambungan Ilegal Jadi Sorotan

“Hampir pasti akan kami panggil. Siapa pun yang berkaitan dengan periode tersebut, akan diminta menjelaskan tanggung jawab dan perannya,” tegasnya.

Penyidik kini fokus pada dua dugaan utama yakni sambungan rumah ilegal yang tersebar di berbagai titik di Kabupaten Lebong serta selisih mencolok antara debit air yang keluar dan nilai setoran pelanggan yang diterima PDAM.

“Intinya kita sedang mencari sumber potensi kerugian. Apakah dari sambungan ilegal? Atau dari selisih debit air dan setoran pelanggan? Semua akan dihitung,” paparnya.

Kejaksaan terus berkoordinasi dengan BPKP, mengingat temuan lembaga tersebut membuka dugaan adanya kondisi perusahaan yang merugikan negara. Namun, penyidik mengaku sulit mendapatkan data lengkap dari internal PDAM.

“Data yang kami terima belum lengkap. Ada kesan seolah-olah masih saling menutupi,” tambah Robby.

BACA JUGA:PKL Taruh Dagangan di Area Makam Belakang Pondok, Pengurus dan Ahli Waris Ramai Mengecam

BACA JUGA:Indonesia Darurat UU Khusus Implementasi BJS dan Diskresi untuk Menuju Indonesia Emas

Ia juga menyebut sejumlah pegawai lama diduga memahami secara detail praktik yang berlangsung bertahun-tahun, namun belum seluruhnya kooperatif.

Robby menyoroti bahwa dugaan penyimpangan ini terjadi di tengah rendahnya kualitas layanan air bersih untuk masyarakat Lebong.

“Daerah kita kaya air, tapi warganya sulit mendapat pelayanan. PDAM sedang sakit dan butuh pembenahan total. Kami mendukung upaya pemerintah daerah untuk memperbaikinya,” ungkapnya.

Dengan pola temuan yang semakin terang, Kejaksaan memastikan arah penyidikan mengarah kuat pada indikasi tindak pidana korupsi. 

Pihaknya memastikan akan bekerja secara maksimal dan akan memberikan informasi terkait perkembangan lebih lanjut.

 

Sumber: