Cita-cita Swasembada Pangan dan Konsekuensi yang Terbentuk

Jakarta (ANTARA) - Cita-cita Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mewujudkan swasembada pangan terbukti sungguh-sungguh.

Presiden tidak hanya meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengawal swasembada pangan, tetapi juga melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut.

Kedua institusi tersebut bahkan merekrut pegawai berlatar belakang sekolah menengah pertanian hingga sarjana pertanian, agar memiliki kapasitas lebih kuat dalam memahami dan mengelola persoalan pangan.

Hasilnya mulai terlihat. Indonesia kembali mencatat capaian swasembada pangan, khususnya beras sebagai makanan pokok utama. Pada pekan pertama April 2026, Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional mengumumkan bahwa cadangan beras pemerintah telah menembus 4,5 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah.

Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi. Menjamin ketersediaan beras bagi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia jelas bukan perkara sederhana.

Bahkan, saat ini, para pengamat yang paling kritis sekalipun mengakui bahwa Indonesia mampu menjaga stok beras pada level tertinggi sepanjang sejarah, dengan harga yang relatif stabil.

Artikel ini bukan untuk mengkritisi cita-cita mulia tersebut, tetapi menunjukkan konsekuensi yang harus diterima Indonesia ketika swasembada pangan dapat diraih yang belum tentu sesuai dengan ekpektasi, tetapi malah mungkin berupa anomali.

Sesungguhnya terdapat konsekuensi ekonomi yang tidak selalu sejalan dengan teori ekonomi klasik.

Pada umumnya meningkatnya jumlah barang di pasar semestinya menekan harga. Hukum permintaan dan penawaran menjelaskan dengan asumsi faktor lain tetap, maka ketika pasokan melimpah, harga cenderung turun.

Penyebab Anomali

Dalam konteks Indonesia, teori klasik tersebut tidak selalu berjalan lurus. Swasembada pangan—pada komoditas tertentu—justru berpotensi melahirkan anomali: ketika produksi meningkat, harga tidak serta-merta turun, bahkan bisa terdorong naik. Ada sejumlah faktor yang membentuk kondisi ini.

Pertama, struktur biaya produksi dalam negeri yang relatif tinggi. Tenaga kerja di sektor pertanian tidak lagi bisa dianggap murah jika dibandingkan dengan negara-negara produsen pangan besar lainnya.

Di sisi lain, modernisasi yang belum merata membuat produktivitas tenaga kerja masih tertinggal. Akibatnya, biaya per unit produksi menjadi lebih tinggi. Dalam situasi seperti ini, petani membutuhkan insentif harga yang memadai agar tetap bersedia berproduksi.

Jika harga terlalu rendah, maka motivasi petani untuk menanam menurun yang pada akhirnya justru mengancam keberlanjutan swasembada itu sendiri.

Kedua, sentra produksi pertanian tersebar di tempat yang jauh dari pasar karena faktor geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dan daratan dengan topografi beragam. Dampaknya distribusi pangan dari sentra produksi ke wilayah konsumsi memerlukan biaya logistik yang tidak kecil.

Sumber: