Laporan Belum Lengkap, DPMD Mukomuko Catat 62 BUMDes Sudah Berbadan Hukum

MUKOMUKO, RAKYATBENGKULU.COM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko masih melakukan pembaruan data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah setempat. 

Hingga awal Juni 2026, laporan perkembangan usaha dari seluruh BUMDes belum sepenuhnya diterima oleh dinas terkait.

Kepala DPMD Kabupaten Mukomuko, Junaidi, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat permintaan laporan kepada seluruh pengurus BUMDes. Namun, hingga saat ini masih terdapat sejumlah BUMDes yang belum menyampaikan laporan perkembangan usahanya.

“Surat sudah kami kirim ke masing-masing BUMDes. Kita minta mereka laporan, tapi kenyataannya belum semua sampai ke kami. Jadi datanya masih belum 100 persen,” kata Junaidi, Kamis (4/6/2026).

BACA JUGA:Promo Setuju Honda Juni 2026, New Stylo 160 Hadir dengan DP Ringan dan Potongan Angsuran Menarik

BACA JUGA:Promo Setuju Honda Juni 2026, ADV160 Bisa Dibawa Pulang dengan DP Mulai Rp3 Juta

Berdasarkan data sementara yang dimiliki DPMD, sebanyak 62 BUMDes di Kabupaten Mukomuko telah mengantongi badan hukum. Meski demikian, jumlah tersebut masih berpotensi berubah setelah dilakukan verifikasi langsung ke lapangan.

Untuk memastikan akurasi data, DPMD berencana menurunkan tim ke desa-desa guna mengecek kondisi aktual setiap BUMDes. Langkah ini dinilai penting karena tidak semua BUMDes yang telah terbentuk secara administratif aktif menjalankan kegiatan usaha.

“Nanti kita cek satu-satu. Yang 62 itu yang sudah punya badan hukum. Tapi apakah usahanya aktif semua? Itu yang mau kita pastikan. Jangan sampai di atas kertas ada, tapi di lapangan tidak bergerak,” tegasnya.

Junaidi menjelaskan, kelengkapan laporan dari setiap BUMDes sangat dibutuhkan untuk menyusun program pembinaan yang tepat sasaran. 

Data tersebut juga menjadi dasar pemerintah daerah dalam mengevaluasi perkembangan usaha desa serta menentukan bentuk pendampingan yang diperlukan.

“Kita dorong terus supaya BUMDes ini sehat. Kalau laporan tidak ada, kita bingung mau membina dari sisi mana. Harapannya pengurus desa juga proaktif,” ungkap Junaidi.

BACA JUGA:Promo Setuju Honda Juni 2026, CB150R Streetfire Bisa Dibawa Pulang dengan DP Mulai Rp2 Jutaan

BACA JUGA:DAU 2027 Bakal Lebih Berpihak ke Daerah Kepulauan dan Ketahanan Pangan, Ini Formula Baru dari PMK 35/2026

Sumber: