TKD Mukomuko Dipotong Rp73 Miliar, APBD 2027 Menyusut
Wakil Ketua I DPRD Mukomuko Wisnu Hadi menjelaskan pembahasan APBD Mukomuko 2027 yang mengalami penyesuaian akibat pengurangan TKD Rp73 miliar.--Bayu Erisman Putra/rakyatbengkulu.com
Banggar DPRD masih berupaya menutup kekurangan anggaran sekitar Rp9 miliar.
Menurut Wisnu, rasionalisasi telah dilakukan secara bertahap.
Namun, penyesuaian tersebut belum sepenuhnya mampu menyeimbangkan kebutuhan belanja dengan kemampuan keuangan daerah.
"Kita sudah mengencangkan semua pos, tapi sampai sekarang masih ada kekurangan sekitar Rp9 miliar. Dua hari ini kita fokus untuk menyelesaikan itu," ujarnya.
Kekurangan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi tim anggaran pemerintah daerah bersama Banggar DPRD.
Pembahasan harus mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik, belanja wajib, serta program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan demikian, penutupan kekurangan anggaran tidak sekadar dilakukan melalui pemotongan kegiatan.
Pemerintah juga harus memastikan program prioritas tetap mendapatkan dukungan pendanaan.
Hampir Setengah APBD Terkunci untuk Kebutuhan Pegawai
Tekanan fiskal Mukomuko semakin terasa karena sebagian besar anggaran sudah dialokasikan untuk kebutuhan pegawai.
Dari proyeksi APBD sekitar Rp816 miliar, hampir separuhnya disebut telah terkunci untuk kebutuhan tersebut.
Kondisi ini membuat ruang pembiayaan pembangunan menjadi semakin terbatas.
Wisnu berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan untuk membantu memperkuat kemampuan fiskal daerah.
"Kita berharap PAD bisa didongkrak, supaya daerah punya kelonggaran sedikit. Karena dengan APBD sekitar Rp816 miliar ini, hampir setengahnya sudah terkunci untuk kebutuhan pegawai," jelasnya.
Peningkatan PAD dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas dalam membiayai pembangunan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:


