Jukir Demo di DPRD dan Kantor Wali Kota Bengkulu, GPPB Tuntut Transparansi Pengelolaan Parkir

BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM – Sejumlah massa dari Gerakan Perjuangan Pemuda Bengkulu (GPPB) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota dan Gedung DPRD Kota Bengkulu, Senin 4 Mei 2026.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes para juru parkir (jukir) terkait polemik pengelolaan parkir di Kota Bengkulu.

Dengan pengawalan aparat Polresta Bengkulu, massa menyampaikan aspirasi secara terbuka sebelum akhirnya diterima dalam forum hearing bersama DPRD dan Pemerintah Kota Bengkulu.

Salah satu perwakilan GPPB, Vikram Aldrio, menyatakan bahwa para jukir selama ini telah memenuhi kewajiban menyetorkan pendapatan parkir ke pemerintah daerah. Namun, transparansi pengelolaan dana tersebut dinilai belum jelas.

BACA JUGA:Geger Penemuan Mayat di Simpang Dekranasda Kota Bengkulu, Korban Dikabarkan Hilang Sejak Sepekan

BACA JUGA:Penyalahgunaan Obat Mengkhawatirkan, Aksi Nasional Cegah Penyalahgunaan OOT Digelar di Bengkulu

“Setoran sudah kami lakukan, tapi kejelasan pengelolaan dana itu seperti tidak pernah dibuka. Kenapa justru jukir yang terus disudutkan?” ujar Rio.

GPPB juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan parkir, termasuk meminta pencopotan salah satu pejabat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu. 

Mereka menilai kebijakan yang ada justru memperkeruh situasi di lapangan, seperti pemindahan titik parkir secara sepihak yang memicu konflik antarjukir, terutama di kawasan Zona 6 Pasar Panorama.

“Kami ingin ada keadilan. Jangan sampai jukir diperlakukan semena-mena. Pengelolaan parkir seharusnya dikembalikan ke Dishub agar lebih terkoordinasi,” tegas Vikram.

Selain itu, ia menyoroti dugaan tumpang tindih kebijakan, termasuk penerbitan dua Surat Perintah Tugas (SPT) dalam waktu berdekatan yang dinilai membingungkan petugas di lapangan.

BACA JUGA:Vinicius Junior Borong Dua Gol, Real Madrid Terus Tempel Ketat Barcelona

BACA JUGA:Beasiswa Bengkulu Utara 2026 Dibuka, Siswa Berprestasi Bisa Dapat Rp4 Juta per Semester

“Kami meminta agar tidak ada sistem tumpang tindih dalam pengelolaan titik-titik parkir tersebut. Ini yang memicu gesekan di bawah,” tambahnya.

Sumber: