BTT Pemprov, Prioritas untuk Penanganan Covid

BENGKULU - Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Gotri Suyanto mengatakan pihaknya masih melakukan pembayaran penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT)  melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2020. Ini dilakukan untuk menindaklanjuti tiga item yang di intruksikan oleh Pemendagri Nomor I tahun 2020  untuk menangani penyebaran wabah Covid -19.

“Dalam mendagri ada 3 item yang terkait dalam penanganan covid-19.  Dan dari 3 item itu memungkinkan untuk penggunaan dana BTT,” kata Gotri, usai memimpin rapat koordinasi penggunaan Dana BTT melalui APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2020, Rabu (10/6).

Dikatakannya, dalam rapat koordinasi penggunaan Dana BTT tersebut,  ada tiga item yakni berfokus pada penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyedia jaring pengaman sosial. Dan upaya untuk merealisasikannya. Ia melakukan koordinasi dengan OPD-OPD yang akan menangani 3 item telah disebutkan sebelumnya.  Misalnya besaran anggaran yang diajukan setiap OPD.

“Besarannya di sesuaikan dengan kebutuhan  OPD masing-masing yang terkait penanganan kesehatan,  dampak ekonomi maupun jaring keamanan sosial,” tambahnya.

Kendati demikian, pihaknya juga akan mempelajari usulan yang diajukan oleh setiap OPD. Yang berdasarkan penggunaan dana sampai dengan pertanggung jawabannya.  “Apa-apa saja yang harus dibiayai dari dana ini dari penggunan item ini.  Dari awal penggunannya dan sampai pada pertanggung  jawabannya seperti apa,” tukasnya Gotri.

Terpisah, Kepala BPKP Provinsi Bengkulu Novianto menyampaikan pihaknya telah melakukan pengawalan langkah-langkah setiap Pemda di Provinsi Bengkulu dalam percepatan penanganan Covid-19. Misalnya pengawasan terhadap gugus tugas daerah, pengawasan atas refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dan pengawasan atas pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19.

“Jumlah anggaran realokasi APBD  provinsi, kabupaten, dan kota di Provinsi Bengkulu  untuk penanganan Covid 19 sebesar Rp 545 M. Dana tersebut dialokasikan untuk sektor kesehatan Rp 385 M jaring pengaman sosial Rp 116 M dan pemulihan ekonomi Rp 46 M,” kata Novianto.

Akhir bulan lalu, lanjutnya, telah direalisasikan kepada masyarakat sebesar Rp 94 M. Dengan rincian dari kesehatan Rp 5,8 M, Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) Rp 28,5 M dan pemulihan ekonomi sebanyak Rp14 M.

Untuk itu, pihaknya meminta gugus tugas meningkatkan penguatan koordinasi, dan peningkatan pengelolaan anggaran agar lebih baik.

“Jadi untuk anggaran di setiap Pemda tidak perlu harus sama, tetapi apa yang harus menjadi prioritas,” tutupnya. Hal ini dilakukan karena anggaran yang digunakan saat ini bersifat biaya tak terduga. Dimana bersifat fleksibel dalam penggunaannya. Maka dengan itu tim gugus tugas harus dapat memetakan masalah yang ada. Sehingga rencana alokasi anggaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan. (war)

Sumber: