Terkait Pengelolaan Dana Covid-19, Dewan Nilai Perlu Dibentuk Pansus

BENGKULU – Beberapa anggota DPRD Provinsi Bengkulu menilai perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) penanganan dan pencegahan corona virus disease 2019 (Covid-19). Inisiator pembentukan Pansus, Usin Abdisyah Putra Sembiring menyampaikan usulan tersebut dalam rapat paripurna, Selasa (30/6) siang.

“Kami mengajukan itu, karena memang nggak jelas pengelolaan dana Covid, di Banggar sendiri sudah memberikan catatan pada tim TAPD yang mengajukan dana Rp 30,8 miliar itu untuk masa Covid, pencegahan, penanganan, rehabilitasi ekonomi,” jelas Usin diwawancara wartawan usai rapat paripurna.

Dibeberkan Usin, pada saat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) rapat bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) beberapa waktu lalu hanya memaparkan secara gelondongan saja. Namun apa yang dibelanjakan, berapa anggarannya, dimana tidak jelas.

“Penggunaan anggaran Covid hanya pada 3 sub yakni Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Dinas Koperasi dan UKM. Nah dari tiga ini kita minta item-itemnya, sampai hari ini nggak ada disampaikan pada kami,” jelas Usin.

Kemudian, lanjut Usin, pihaknya juga mempertanyakan apa-apa saja program yang telah dilakukan. “Masa test swab harus minjam, saya nggak tahu hari ini sudah ada atau belum. Tapi harus minjam, ini yang parah,” sesalnya.

Yang parah dan mirisnya lagi, kata Usin, tenaga medis honorer di Rumah Sakit M Yunus tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) saat Hari Raya Idul Fitri 1441 H lalu. “Dengan alasan tidak dianggarkan dan tidak cukup anggaran. Padahal, mereka yang berhadapan langsung dengan risiko pandemi, tidak ada penghargaan sedikit pun. Itu satu hari sebelum hari H Lebaran saya menerima laporan tersebut, sampai hari ini belum ada,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu, Dedy Ermansyah ketika dikonfirmasi, mempersilakan jika memang dewan memerlukan pembentukan Pansus. "Silakan saja, nggak apa-apa. Kalau semakin banyak yang mengawasi semakin bagus," ujar Dedy. (zie)

Sumber: