HONDA

10 OPD Harus Dievaluasi

10 OPD Harus Dievaluasi

KOTA MANNA - DPRD BS mendesak agar bupati di akhir masa jabatannya melakukan evaluasi kinerja terhadap 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap kurang maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal itu disampaikan dewan dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati BS, Gusnan Mulyadi, SE, MM, Selasa (7/7). Anggota DPRD BS, Siptin Gunawan menyebutkan poin-poin rekomendasi untuk 10 OPD tersebut (lihat grafis). Menanggpai 10 rekomendasi itu, Gusnan mengucapkan terima kasih karena sudah membantu mengawasi roda pemerintahan di jajaran Pemkab BS. "Kami sampaikan terima kasih kepada DPRD yang telah membahas LKPj. Terima kasih atas masukan dan rekomendasi yang disampaikan tadi. Ini akan menjadi bahan evaluasi ke depan," jelas Gusnan. Atas berbagai kekurangan pelaksanaan pembangunan tahun 2019 lalu, atas nama pemerintah daerah, Gusnan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh stake holder, masyarakat, pemerintah desa, OPD, FKPD dan lembaga DPRD. "Kepada segenap lapisan masyarakat, kepada DPRD kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dalam membangun daerah ini," ujarnya. Sementara untuk tindaklanjut dari rekomendasi tersebut, secepatnya akan dilakukan perbaikan oleh Pemkab BS.(tek) Rekomendasi Perbaikan dari DPRD BS Untuk 10 OPD OPD                     Rekomendasi

  1. BKPSDM Penempatan pejabat harus sesuai kompetensi
  2. Disdikbud Penempatan guru harus sesuai dengan kebutuhan
  3. Dinas Perikanan Rumah nelayan harus segera diisi dan sesuai dengan peruntukan
  4. BPKAD Temuan BPK RI harus ada tindaklanjut untuk raih WTP
  5. Dinas Pertanian Pembagian bantuan kepad masyarakat dan program harus jelas serta tepat sasaran
6.Dinas PUPR      Pembangunan harus merata khususnya di kecamatam 7.Dinas Perkim    Tupoksi Perkim dan PUPR harus diperjelas agar tidak ada tumpang tindih kewenangan 8.Dinkes               Penempatan tenaga kesehatan harus sesuai dengan analis dan kebutuhan 9.RSUD HD                  Penerimaan honorer harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan 10.Dinsos             Database penerima bantuan harus diperbaiki agar tepat sasaran    

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: