Usulkan LJTS ke Kementerian ESDM

KEPAHIANG –  Keluhan masyarakat terkait kawasan perkantoran yang tidak didukung penerangan sehingga sangat rawan kejahatan, direspon Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM. IPU. Ia menegaskan bahwa pihaknya sudah melayangkan usulan Lampu Jalan Tenaga Surya (LJTS) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hanya saja usulan tersebut belum direspon kementerian. Karena itu sampai saat ini beberapa jalan di Kabupaten Kepahiang, termasuk kawasan perkantoran masih belum bisa didukung penerangan yang mencukupi. “Ya memang kendala kita saat ini salah satunya terkait penerangan jalan. Karena di Kepahiang memang belum ada instansi yang menggawangi. Dulu kita ada Dinas ESDM, sekarang kan tidak ada lagi. Kalau diserahkan ke Bagian Umum dan Dinas PUPR, dirasakan kurang tepat,” terang Bupati. Sementara anggaran yang ada saat ini, sambung Bupati, masih diprioritaskan untuk maintenance beberapa sarana lampu jalan yang rusak.  Seperti bohlam yang sudah putus dan panel yang rusak. Karena ada puluhan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Kepahiang yang mengalami kerusakan bahkan sudah tidak lagi berfungsi. “Kita berharap usulan yang kita sampaikan bisa segera direspon pihak Kementerian, agar persoalan penerangan jalan ini bisa segera teratasi. Kalau anggaran yang ada dengan kita saat ini, hanya mampu untuk melakukan perbaikan di beberapa titik yang lampu jalannya sudah rusak atau tidak lagi berfungsi,” ungkap Bupati. Diketahui sebelumnya, masyarakat Desa Pelangkian terus mendesak Pemkab Kepahiang untuk memasang lampu jalan di sepanjang jalan masuk kawasan perkantoran. Menurut salah satu warga, Syamsul (43), kawasan tersebut sudah sejak lama tidak memiliki penerangan. Padahal kawasan tersebut menjadi salah satu lokasi anak muda nongkrong dan berkumpul pada sore dan malam hari . Ia juga mengatakan masyarakat sudah sering menyampaikan aspirasinya ke Pemkab dan DPRD Kabupaten Kepahiang. Sampai saat ini tak kunjung ada tindaklanjutnya. “Sudah sering kami sampaikan untuk meminta penerangan, baik ke Pemkab maupun ke DPRD,” tandasnya.(sly)

Sumber: