Pemalsuan Dukungan Balon Bup Diproses

KOTA MANNA – Penyidik Unit Tipidter Polres Bengkulu Selatan (BS) akan memanggil pihak terkait untuk klarifikasi dugaan pemalsuan dukungan bakal pasangan calon (Bapaslon) bupati-wabup. Proses penyidikan ini terkait laporan Wimarni, SE (50), warga Jalan Veteran Kelurahan Padang Kapuk, dan Oktriyansyah (42), warga Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna beberapa waktu lalu. “Kami akan panggil dulu pihak terkait terkait laporan tersebut. Tujuannya untuk klarifikasi dulu,” terang Kapolres BS, AKBP. Deddy Nata, S.IK melalui Kasat Reskrim, AKP. Rahmat Hadi Fitrianto, SH, S.IK didampingi Kanit Tipidter Ipda. Priyanto, SH. Pihak terkait yang akan dipanggil adalah tim LO atau tim penghubung bapaslon yang dilaporkan mencatut KTP dan palsukan tanda tangan terlapor. Penyidik juga akan minta keterangan ahli terkait proses perkara tersebut. “Kalau arah perkaranya lebih pada pemalsuan tanda tangan,” ujar Kanit Tipidter. Sebelumnya, dua warga tersebut melapor ke Polres BS karena tak terima KTP dan pernyataan dukungan diklaim bapaslon perseorangan. Seperti diakui Wimarni, KTP dirinya dan istri “diambil” salah satu bapaslon perseorangan. Tanda tangannya juga dipalsukan. Sebab dari blanko model B.1 KWK perseorangan yang mereka terima, disitu ada tanda tangan berupa surat pernyataan dukungan kepada bapaslon. “Tanda tangan di surat pernyataan dukungan itu juga palsu. Itu bukan tanda tangan saya dan bukan tanda tangan istri saya,” ujar mantan Ketua Panwaslu BS ini. Serupa disampaikan Oktriansyah. Bahkan KTP dan surat pernyataan dukungan diklaim dua bapaslon. Padahal dirinya tidak pernah menyerahkan KTP dan memberi dukungan kepada tim manapun. “Makanya saya aneh kenapa bisa KTP saya dan tiba-tiba ada surat pernyataan dukungan kepada bapaslon perseorangan. Bahkan ada dua bapaslon yang mengklaim KTP saya,” imbuhnya. Mereka berharap laporan tersebut dapat diproses kepolisian, karena mereka merasa dirugikan atas pencatutan dukungan tersebut. “Laporan yang kami sampaikan karena tanda tangan dipalsukan dan dokumen data kependudukan kami juga ‘’dicuri’’. Harapannya supaya polisi dapat memproses laporan ini,” demikian Oktriansyah.(tek)  

Sumber: