Merasa Tak Dapat Keadilan Penyaluran BLT Dana Desa, Belasan Warga Pondok Kelapa Demo 

BENTENG - Sebanyak 16 orang warga Desa Pondok Kelapa melakukan unjuk rasa di Kantor Desa Pondok Kelapa perihal penyaluran Bantuan Langsung Tunani (BLT) Dana Desa (DD), Senin (13/7) pukul 10.00 WIB. Masyarakat ini mendatangi kantor desa karena menilai ada ketidakadilan dalam penyaluran BLT DD ini. Sebab banyak masyarakat yang dinilai tidak mampu yang tidak mendapatkan BLT DD, sedangkan masyarakat yang mampu mendapatkan BLT DD ini.

Salah satu warga Pondok Kelapa, Erlian Efendi mengatakan, kalau kedatangan mereka ini dikarenakan menuntut keadilan dalam penyaluran BLT DD. Ia dan warga menilai ada warga yang masuk ke dalam kategori mampu mendapatkan BLT DD, sedangkan warga yang tidak mampu dan layak menerima BLT DD, tidak mendapatkan.

"Saya bersama warga lainnya menuntut keadilan kepada pihak desa mengenai pembagian BLT yang kami anggap kurang transparan. Kita hanya meminta penjelasan, kalau memang ada kesalahan maka kita minta pertanggungjawabannya dari pihak desa. Kami akan diam kalau memang tidak ada masalah," ujarnya, Senin (13/7).

Dia menambahkan, kalau warga meminta pihak desa untuk meninjau kembali siapa saja yang pantas menerima bantuan BLT DD ini. Karena masih banyak warga di desa kami tidak mendapatkan BLT. Padahal semuanya ketahui warga tersebut sangat layak terdaftar sebagai penerima. Sebaliknya warga yang dikategorikan tidak layak dan memiliki mobil dan kendaraan lainnya justru terdaftar sebagai penerima bantuan. Inilah yang kami permasalahkan.

"Kita meminta keadilan ini, jangan ada pilih kasih karena kenal atau keluarga malah dimasuki ke warga yang menerima BLT DD. Sedangkan warga yang tidak mampu malahan mendapatkan sama sekali. Kita meminta keadilan ini," tegasnya

Menyikapi permasalahan tersebut Kades Pondok Kelapa, Alamsyah mengaku, kalau pihaknya melakukan pendataan sesuai dengan Tupoksi yang ada, yang dikumpulkan dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD). "Ini sudah dilakukan musyawarah tim. Kalau berbicara keadilan sulit untuk dilakukan, lantaran anggaran yang terbatas," ujar Kades.

Lanjut Alamsyah, Kalau memang anggarannya cukup semua warga dibagikan. Tapi ini permasalahan anggaran yang dimiliki tidak cukup. "Kemudian saya minta warga jangan ada yang ribut dan saya minta permasalahan ini cukup sampai di sini," pungkasnya. (jee)

Sumber: