Dewan Awasi Ketat Belanja Anggaran

ARGA MAKMUR - DPRD Bengkulu Utara melakukan hearing pembahasan Raperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2019. Hal ini sebagai bentuk pengawasan atas realisasi anggaran yang sudah disahkan dewan.

Hearing selama dua hari yang dijadwalkan Badan Musyawarah berlangsung alot. Hal ini sebagai bentuk ketelitian DPRD dalam melakukan pencermatan hasil realisasi anggaran belanja yang memang masuk dalam fungsi pengawasan dewan.

Wakil Ketua I DPRD Bengkulu Utara Juhaili, S.IP yang memimpin hearing selama dua hari menuturkan alotnya pembahasan menunjukan keseriusan DPRD dalam menjalankan tugasnya. Sehingga memang perlu dilakukan pembahasan secara mendetail dan membutuhkan waktu tambahan.

“Jadi memang kita tidak perlu terburu-buru, lebih diteliti lebih seksama agar memang semuanya bisa dipastikan sesuai dengan aturan,” katanya.

Ia menuturkan memang selama ini dewan sangat kritis terutama soal pengawasan anggaran. Hal ini wajar lantaran memang minimnya APBD harus benar-benar dilakukan tepat sasaran dan aturan sehingga bisa mewujudkan target pembangunan.

“Jadi memang terkadang harus memakan waktu. Namun ini bentuk keseriusan, kita tidak main-main dalam melaksanakan tugas dan tidak hanya menyetujui apa yang diusulkan,” terang Juhaili.

Ia yakin fungsi DPRD sebagai penyeimbang pembangunan selain fungsi pengawasan, legislasi dan keuangan juga akan berperan penting dalam pembangunan. Ia memastikan hal ini bukan menunjukan arogansi lembaga namun bentuk upaya pembangunan yang dilakukan dari DPRD.

“Jadi pembahasan yang alot itu hal yang biasa. Karena memang tujuannya bagus untuk sama-sama membangun yang memang sesuai dengan dasar aturan yang ada,” pungkas Juhaili.

Hearing yang dilakukan sejak Senin dan Selasa lalu diikuti oleh hampir seluruh pejabat Pemkab Bengkulu Utara yang dipimpin Sekda Dr. Haryadi, MM, M.Si. Dalam dua hari hearing, dewan nampak antusias dengan datang dan mengkritisi Raperda LKPj. (qia/adv)

Sumber: