Bupati Copot Pjs Kades Tanjung Besar

KOTA BINTUHAN – Warga Desa Tanjung Besar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, nampaknya sudah tidak tahan lagi dengan kepimpinan pejabat sementara (PJs) kepala desa (Kades) saat ini. Mereka menilai kalau Pjs kades tidak berpihak kepada masyarakat. Sehingga warga pun sepakat mendatangi Pemkab Kaur dan menuntut agar Bupati Kaur Gusril Fauzi, S.Sos, M.AP mencopot jabatan Pjs Kades Hendri Mubarok, S.KM. Kedatangan warga ke Pemkab Kaur Senin(27/7) mendapatkan pengawalan dari Polsek Kaur Selatan dan juga Polres Kaur. Karena ruangan terbatas, hanya 10 perwakilan warga saja yang diperbolehkan menemui Bupati. Bupati Kaur bersama Sekda Kaur Nandar Munadi, Kepala PMD Kaur Asmawi, termasuk Waka Polres Kaur langsung mendengarkan aspirasi dari warga Tanjung Besar. Warga mengaku kecewa karena Pjs Kades selama ini tidak mengakomodir keinginan mereka. Bahkan menurut warga,  Pjs Kades bertindak sendiri dan tanpa musyawarah dalam menentukan 22 penerima BLT. Karena warga merasa masih banyak yang membutuhkan, sehingga kembali mengusulkan 39 calon penerima BLT. Warga juga merasa dipermainkan sehingga akhirnya mendatangi bupati. Lantaran mereka beranggapan kalau yang mengangkat Pjs Kades adalah bupati langsung. Setelah menyampaikan semua persoalan yang ada dan keluh kesahnya warga meminta supaya bupati menggantikan Pjs kades tersebut. “Kami sudah terlalu kecewa pak sehingga karena selama ini Pjs Kades tidak berpihak kepada masyarakat Tanjung Besar. Dan bertindak semaunya saja dalam memutuskan kegiatan apa pun, untuk itu kami saat ini meminta bapak bupati mengganti Pjs kades yang ada saat ini dengan yang baru,” kata salah satu perwakilan warga kemarin. Menanggapi hal ini, Bupati Kaur Gusril Fauzi mengatakan kalau pihaknya akan melakukan pengecekan ke lapangan dan meminta waktu selama tiga hari untuk memutuskan persoalan ini. Karena berbagai masukan yang disampaikan dan diterima oleh OPD terkait akan menjadi pertimbangan bagi Bupati Kaur untuk memutuskan pencopotan Pjs kades. Sesuai dengan keinginan dan harapan dari masyarakat Tanjung Besar yang telah disampaikan langsung ke Bupati Kaur. Apalagi Pjs kades dinilai tidak bisa menyelesaikan persoalan BLT yang ada di tengah masyarakat sehingga menimbulkan gejolak. Ini juga menjadi pertimbangan bagi bupati untuk mencopot dan mengganti Pjs kades yang ada saat ini. Namun tetap harus sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku untuk pergantian Pjs kades nantinya. “Apa yang ibu-ibu dan bapak-bapak sampai dan minta akan kita pertimbangkan dengan baik-baik dulu. Beri waktu saya tiga hari untuk menyelesaikan persoalan ini, jika memang tidak mampu mungkin akan kita ganti. Namun kita tunggu tiga hari, kami bersama OPD terkait lainnya membahas persoalan ini,” terang Bupati Kaur Gusril Fauzi. Sebelumnya persoalan BLT DD ini sudah sampai ke DPRD Kaur bahkan ibu-ibu hearing ke DPRD Kaur mempertanyakan soal BLT warga Tanjung Besar yang tidak adil. Dan masih banyak warga yang tidak mampu tidak dapat dan ini dituntut warga agar mendapatkan hak yang sama. Namun gagal dan tidak ada kelanjutan, begitu pun di tingkat kecamatan juga disampaikan namun tidak ada titik temunya. Sehingga warga pun akhirnya melaporkan persoalan ini ke Bupati Kaur Gusril Fauzi. Sementara itu berdasarkan hasil rapat bersama bupati, sekda dan pihak kecamatan Senin (27/7) pasca pertemuan bupati dan warga Tanjung Besar, memutuskan kalau Pjs Kades Tanjung Besar dipastikan akan diganti dalam waktu dekat. Namun siapa yang akan menggantikannya, PMD Kaur masih menunggu usulan dan rekomendasi dari Kantor Camat Kaur Selatan. “Kita sudah rapat dan final kalau Pjs Kades Tanjung Besar kita ganti sesuai keinginan warga dan kita nilai tidak mampu menjaga  lingkungan yang kondusif di tengah masyarakat. Namun siapa penggantinya tentunya melalui proses dan prosedur yang berlaku kita tunggu saja informasi dari pihak Kecamatan Kaur Selatan,” kata Kepala PMD Kaur Asmawi, S.Ag, MH kemarin. (cik)

Sumber: