Terima Laporan Adanya Hambatan, Kejagung Monitor Proyek Pembangunan Jalan Tol Bengkulu – Lubuklinggau

BENGKULU - Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Idianto, Rabu (29/7) menggelar pertemuan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu terkait proyek pembangunan Seksi I Tol Bengkulu - Lubuklinggau bersama BPN Kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah, KJPP, Kementerian PUPR, BPK RI, Tim Apraisal, PT. Hutama Karya serta tokoh masyarakat. Dijelaskan Idianto, kedatangan pihaknya guna melakukan monitoring terkait proyek pembangunan tol Bengkulu - Lubuklinggau, serta menanyakan terkait hambatan adanya laporan dari masyrakat, perihal pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol tersebut. Diungkapkan, pihaknya menerima laporan adanya pembebasan lahan yang terhenti, masyarakat meminta untuk pembayaran lebih lahan tersebut. "Proyek tol Bengkulu - Lubuklinggau termasuk proyek strategis, jadi kami diamanatkan oleh undang-undang untuk pro aktif memonitor pelaksaan proyek strategis. Terus ada yang melapor bahwa ada pembebasan lahan yang terhenti, masyarakat tidak mau memberikan lahan. Ada yang minta lahannya dibayar mahal dan ada segala macam kendala yang ada di lapangan. Dengan adanya laporan itu kita merespon laporan masyarakat dan mengecek adanya laporan itu. Sehingga kita kumpulkan semua pihak," ungkapnya. Selanjutnya, pihaknya menegaskan akan memonitor proyek tersebut secara pro aktif. Pihaknya menjelaskan sejauh ini pembangunan seksi 1 mengalami keterlambatan progres. "Dari laporan tadi yang kita terima bahwa ada keterlambatan sekitar 6 persen dari timeline dari waktu kontrak, itu wajar dan kita akan mencoba mengejar keterlambatan itu sehingga nanti sesuai dengan kontrak," tambahnya. Sementara itu, Project Director PT. Hutama Karya, Sri Astuti menjelaskan, bahwa sejauh ini tak ada hambatan dalam pembangunan jalan tol tersebut, hanya saja karena pandemi Covid-19 sedikit ada keterlambatan. Ia menjelaskan hingga kini sudah sekitar 44 persen luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tol tersebut. "Lancar, hanya saja terkendala Covid-19 yang tidak dapat memobilisasi banyak orang. Dua bulan kita agak vakum namun tetap berproses. Untuk lahan yang sudah bisa diganti rugi itu sudah selesai. Kita menghitung sesuaì perluasan yang kita butuhkan berapa, jadi dari kebutuhan yang kita butuhkan sudah sekitar 44 persen," tutupnya. (tok)

Sumber: