Minta Desa Perbaiki Data BLT

PELABAI - Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (PMDS) Kabupaten Lebong, Eko Budi Santoso, M.Eng meminta seluruh pemerintah desa memperbaiki data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD). Sesuai hasil verifikasi yang dilakukan PMDS, rata-rata penerima BLT DD masih tumpang tindih dengan data penerima bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari APBN maupun APBD. ‘’Kalau tidak diperbaiki, akan jadi temuan dan berpotensi muncul TGR (tuntutan ganti rugi, red) yang mesti diselesaikan oleh pemerintah desa,’’ kata Eko. Dijelasnya, beberapa data penerima BLT DD yang masih tumpang tindih, tidak hanya menerima 2 item bansos. Ada yang menerima bansos dari APBN, APBD dan DD sekaligus. Berdasarkan audit by name by addres (BNBA) oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu, diduga ada 160-an Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tumpang tindih menerima bansos. ‘’Makanya kami minta pemerintah desa perbaiki lagi data BLT DD,’’ terang Eko. Untuk BLT DD yang telah disalurkan, Eko pastikan masih ditolerir oleh BPKP. Selain kondisi tanah air yang saat ini dilanda pandemi Covid-19, regulasi DD itu sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan. Namun untuk periode bulan keempat dan seterusnya, tidak boleh lagi terjadi tumpang tindih data BLT DD. ‘’Kalau tidak diperbaiki, siap-siap saja pihak desa yang menanggung penggantian kerugiannya,’’ jelas Eko. Diketahui, bansos pemerintah yang juga mengalir ke desa antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sedangkan di tengah pandemi Covid-19, pemerintah pusat juga memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST). Begitu juga pemerintah provinsi dan kabupaten juga memberikan bantuan sosial yang bersumber dari APBD di tengah pandemi Covid-19. Bentuknya berupa bantuan pangan kepada warga yang dinilai terdampak langsung Covid-19. (sca)

Sumber: