Inklusi Keuangan Bengkulu Terbaik 11 se – Indonesia, Pemprov Bengkulu Perluas Akses Kredit UMKM untuk Ek

BENGKULU - Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi Bengkulu, Yuliswani mengatakan, pihaknya akan terus bersinergi untuk peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memanfaatkan produk jasa keuangan di Bengkulu. Hal ini disampikan Yuliswani usai mengikuti Bulan Inklusi Keuangan Provinsi Bengkulu yang digelar secara daring, Selasa (17/11). Berdasarkan hasil survei inklusi keuangan nasional oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diketahui Bengkulu berada di peringkat terbaik ke-11 dari 34 provinsi di Indonesia. “Pemerintah sangat konsen terhadap akses keuangan kepada masyarakat khususnya pembiayaan kepada UMKM. Karena UMKM memiliki peran sentral dalam menyokong perekonomian, baik nasional maupun daerah,” ujar Yulis. Peran serta industri jasa keuangan dalam bentuk penyaluran kredit kepada UMKM dan perluasan akses keuangan kepada masyarakat masih terus diharapkan, terlebih saat kondisi pandemi Covid-19. “Selain diperlukan dukungan akses perekonomian, dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini juga diperlukan kreativitas yang mumpuni untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan yang membawa manfaat kepada masyarakat dan mampu menggerakkan ekonomi secara berkesinambungan," kata mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu ini. Selain itu, Yulis menyampaikan, bahwa hal ini jelas mendukung percepatan terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) karena dampak pandemi Covid-19. "Hal ini juga dapat kita jadikan bukti bahwa pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat kita untuk membangun daerah,” pungkas Yulis. Untuk diketahui bahwa capaian inklusi keuangan nasional tahun 2019 yang dirilis pada Januari 2020 lalu, persentase capaian secara nasional berada angka 76,19 persen. Sedangkan untuk capaian masing-masing daerah, Provinsi Bengkulu mencapai angka 85 persen, capaian ini cukup bagus karena berada di atas rata-rata inklusi nasional dan menempati peringat ke-11 dari 34 Provinsi di Indonesia. Dijelaskan oleh Kepala OJK Bengkulu Tito Adji Siswantoro, bahwa inklusi keuangan itu dapat diartikan sebagai ukuran tingkat partisipasi masyarakat dalam mengakses atau menggunakan produk layanan jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, investasi, teknologi finansial dan lainnya. "Tujuan umum dari inklusi keuangan adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara mengurangi ketimbangan ekonomi melalui peningkatan dan pemerataan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan," jelasnya. Di sisi lain, untuk mendukung tercapainya inklusi keuangan diperlukan pula literasi keuangan, agar masyarakat paham dalam memilih dan menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. (rls)

Sumber: