Sultan : “Wasit” Jangan Ikut Main Politik

ARGA MAKMUR – Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin selasa (23/11) melakukan kunjungan kerja ke Bengkulu Utara (BU). Kunjungan Sultan ini salah satunya terkait dengan pengawasan kesiapan daerah melaksanakan Pilkada hingga 9 Desember mendatang. Dalam acara yang dihadiri PPK dan Panwas Kecamatan ini, Sultan mengingatkan jika penyelenggara pemilu baik yang ada di bawah KPU maupun Bawaslu harus benar-benar netral dan tidak memihak. Jangan sampai ada kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilu. “Saya benar-benar tekankan, penyelenggara harus netral. Wasit jangan sampai ikut bermain politik. Kalau wasit ikut bermain, jelas tidak bagus,” tegas Sultan. Ia menuturkan jika hal-hal yang tidak ingin terjadi terutama soal keamanan, biasanya terjadi akibat adanya ketidak puasan lantaran netralitas. Baik itu penyelengara pemilu, ASN ataupun pihak-pihak yang harusnya netral. “Saya ingin pelaksanaan Pilkada di Provinsi Bengkulu terutama di BU berjalan dengan lancar, aman dan sesuai dengan aturan. Kuncinya mudah, ikuti saja aturan yang sudah ditentukan,” tegasnya. Tak hanya itu, ia juga meminta Polri, TNI dan KPU kemarin melakukan paparan singkat untuk menjelaskan kesiapan pelaksanaan Pilkada. Dalam paparan tersebut ia meyakini jika BU sangat siap dalam melaksanakan Pilkada. “Kita sudah dengar langsung paparan dari pihak terkait, saya kira BU sudah sangat siap untuk Pilkada,” pungkas Sultan. Sementara Sekda BU Dr. Haryadi, MM, M.Si yang menyambut Sultan menuturkan jika Pemkab BU sangat bangga dengan kunjungan Sultan ke BU. Ia juga berharap DPD bisa terus mendukung pembangunan BU terutama yang bersumber dari pemerintah pusat. “Kita sangat bangga tentunya mendapatkan kunjungan dari Waka DPD. Karena kursi yang diduduki oleh Bung Sultan sangat strategis tentunya untuk mendukung pembangunan di BU,” ujar Sekda. Ia juga menegaskan terkait Pilkada Pemkab BU sudah mendukung penuh pelaksanaan Pilkada. Ia juga memastikan PNS BU akan patuh pada aturan kepegawaian yang menegaskan jika PNS tetap netral meskipun memiliki hak pilih sebagai warga negara. “Untuk PNS BU, saya pastikan akan netral. Apalagi baik saya sendiri hingga Pak Bupati sudah menerbitkan edaran yang isinya menegaskan jika PNS harus netral dalam Pilkada yang akan berlangsung,” tegas Sekda. (qia)

Sumber: