Jamkesda Dibayar dari TJSLP Raperda Inisiatif DPRD

ARGA MAKMUR – DPRD Bengkulu Utara (BU) kemarin (14/12) menyampaikan nota Raperda tentang Jamkesda pada Bupati yang diwakili Sekda Dr. Haryadi, MM, M.Si dalam paripurna. Raperda tersebut merupakan raperda inisiatif DPRD. Ketua DPRD BU Sonti Bakara, SH berharap Pemkab BU bisa menyetujui Raperda tersbeut untuk menjadi Perda. Raperda tersebut merupakan terobosan dari DPRD dimana DPRD periode ini membuat Raperda inisitif untuk disetujui Bupati. “Kita serahkan nota Raperda berikut kajian akademis pada Pemkab BU. Raperda kita serahkan ke Bupati dengan harapan nantinya bisa disetujui,” kata Sonti. Ia menilai raperda tersebut membuat hal yang sangat penting bagi masyarakat. Jika Raperda tersebut disetujui menjadi Perda, maka seluruh masyarakat yang berhak bisa mendapatkan Jamkes. Meskipun anggaran pemerintah terbatas. “Dalam Raperda tersebut, bukan hanya dari APBD, Jamkes untuk masyarakat juga bisa dibiayai oleh perusahaan sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan (TJSLP),” kata Sonti. Selain itu, Pemkab juga tidak hanya menanggung biaya jamkes bagi masyarakat yang tidak mampu. Namun Pemkab juga akan menanggung biaya lain yang muncul bagi masyarakat yang sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan. “Karena memang permasalahan masyarakat tidak mampu bukan hanya biaya berobat yang ditanggung BPJS, namun juga ada biaya akomodasi dan lainnya yang juga memberatkan. Dalam raperda ini diatur untuk dibantu pemerintah,” tegasnya. Sementara Sekda Haryadi menuturkan jika Pemkab BU akan lansgung membahas diinternal Pemkab terkait Raperda inisiatif DPRD tersebut. Ia juga menyambut baik niat DPRD yang tertuang dalam Raperda Jamkesda tersebut. “Kita sudah baca dan memang tujuan dari Raperda tersebut sangat baik. Saat ini masih ktia bahas dan tentu tidak ada alasan tidak mendukung untuk pengesahan Raperda menjadi Perda,” ujar Sekda. Ia juga mengucapkan selama pada DPRD BU yang sudah berhasil merancang Raperda Inisiatif tahun ini. Hal ini menunjukan jika DPRD Bu sudha menunjukan sebagai Parlemen Modern yang memang bukan hanya membahas namun juga ikut aktif dalam mengusulkan raperda. “DPRD BU memang sudah sangat aktif dan menujukan pola Parlemen modern tersebut. Kita yakin ini sangat akan mendukung percepatan pembangunan yang dirancang Pemkab BU,” pungkas Sekda. (qia)

Sumber: