Usulan Objek PBB-P2 Ditunggu Minggu Depan

PELABAI - Sebagai upaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), Bidang Pendapatan, Badan Keuangan Daerah (BKD) telah meminta pemerintah desa dan kelurahan segera melakukan pendataan objek pajak. Usulan data objek pajak sudah harus disampaikan ke BKD paling lambat Jumat (26/2). ‘’Surat permintaan pendataan objek pajak itu kami sampaikan sejak awal bulan. Dari koordinasi yang kami lakukan, saat ini teknisnya masih dalam pendapataan pihak desa dan kelurahan,’’ kata Kabid Pendapatan, BKD Kabupaten Lebong, Rudi Hartono, SE, M.Ak. Jika hingga limit yang telah ditetapkan, desa atau kelurahan belum menyampaikan usulan, penetapan akan dilakukan sepihak oleh BKD. Teknisnya disesuaikan dengan Daftar Himpunan dan Ketetapan Pajak (DHKP) serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun sebelumnya. Atas ketetapan itu, pihak desa dan kelurahan maupun kecamatan tidak bisa protes. ‘’Soalnya setiap tahun pasti ada penambahan objek pajak. Bisa dilihat dari bertambahnya jumlah bangunan, baik rumah maupun pertokoan yang dibangun masyarakat,’’ jelas Rudi. Jika semua desa dan kelurahan melalui kecamatan mengusulkan data objek pajak tepat waktu, dipastikannya SPPT dan DHKP sudah bisa dibagikan paling lambat April. Mengingat data usulan dari desa dan kelurahan itu akan diverifikasi kembali oleh BKD dengan turun langsung ke lapangan. Itu untuk memastikan datanya benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan. ‘’Kalau tahun kemarin (2020, red) kami akui pembagian DHKP dan SPPT memang terlambat. Itu karena dampak Covid-19 sehingga baru bisa dibagikan Juli dan banyak desa dan kelurahan yang beralasan dengan waktu yang sangat mepet sudah memaksimalkan penagihan,’’ papar Rudi. Dilansir sebelumnya, jumlah objek PBB-P2 mencapai 31.347 wajib pajak dengan target pungutan mencapai Rp 1,4 miliar. Dari jumlah itu realisasinya hanya Rp 1,3 miliar atau 95 persen dari target. Itu karena banyak desa dan kelurahan yang masih meninggalkan piutang. Bahkan 8 desa terdata nihil setoran PBB-P2.(sca)  

Sumber: