TGR Dana Covid dan PTT Membludak jadi Sorotan Pansus

BENGKULU - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bengkulu sudah mengantongi poin penting, saat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPi) Pemkot Bengkulu 2020. Pembahasan ini hampir rampung karena Pansus telah memasuki tahap kesimpulan. Ada beberapa hal yang mendapatkan sorotan pansus, yakni defisit anggaran 2020 dan penggunaan anggaran Covid-19 yang menyisakan tuntutan ganti rugi (TGR). Serta permasalahan PAD yang belum maksimal. Tak hanya itu, meningkatnya jumlah PTT juga menjadi salah satu pembahasan karena dirasa cukup memberatkan APBD Kota Bengkulu. Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Marliadi SE mengatakan pembahasan LKPJ secara internal itu dilakukan paling lama dua minggu dari saat penyerahannya, Senin (26/1).  Dari hasil pembahasan itu nantinya disampaikan evaluasi dan rekomendasi kepada Pemkot Bengkulu. Dalam pembahasan ini, ada pansus yang dibentuk dalam membahas satu persatu item menonjol dalam LKPJ tersebut. “Masih pembahasan oleh pansus namun sekarang sudah hampir selesai,” sampai Marliadi. Sementara itu, salah satu Anggota Pansus, Ariyono Gumay mengatakan saat ini pembahasan sudah mengarah ke kesimpulan LKPJ. Di mana ada beberapa poin yang menjadi rekomendasi pansus untuk Pemkot Bengkulu. Salah satunya ialah terkait penetapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum maksimal. Pansus merekomendasikan Pemkot Bengkulu agar melakukan pengkajian ilmiah dalam melakukan penetapan PAD. Mengingat pada tahun lalu terjadi defisiit anggaran mencapai 20 persen yang penyebabnya ialah terlalu besarnya target PAD tapi realisasinya tidak sesuai. “Ini PAD menjadi PR karena harus ada pengkajian ilmiahnya, jangan sampai target dibuat terlalu besar tapi realisasinya nihil tidak sesuai,” ucap Ariyono. Ariyono juga menambahkan, pansus juga meminta agar Pemkot Bengkulu bisa menindak lanjuti sesegera mungkin terkait laporan atau temuan dari BPK terkait temuan TGR dana Covid dari pihak ketiga. Selain itu diminta juga agar beberapa OPD yang dinilai belum melaporkan secara penuh kegiatan dana Covid bisa tertib melaporkannya ke depan. “Kemudian, ini tak kalah penting, kita minta Pemkot bisa mengkaji ulang terkait meningkatnya jumlah PTT, peningkatan sekitar 400-500 PTT itu tentu saja membebankan APBD,” tutupnya. (cup)

Sumber: