Kesiapan Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Menjelang, Selama dan Setelah Libur Idul Fitri 2021

 

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menjelaskan, persiapan pemerintah dalam penanganan Covid-19 pada periode menjelang dan setelah Idul Fitri 2021.

Apalagi ada beberapa daerah di Sumatera yang perlu perhatian khusus akibat kenaikan kasus harian, serta adanya penyelenggaraan pelarangan mudik sampai 17 Mei 2021. Secara umum, tingkat kasus aktif dan kesembuhan di Indonesia masih lebih baik daripada global. Per 9 Mei 2021, jumlah kasus aktif tercatat sebanyak 98.395 kasus atau 5,7% dari total kasus, lebih rendah daripada persentase global 12,13%. Kemudian, tingkat kesembuhan 1.568.277 kasus atau 91,5% dari total kasus, lebih tinggi dibandingkan global 85,78%.

Di sisi lain, tingkat kematian sebesar 47.012 kasus atau 2,7% dari total kasus, masih lebih tinggi daripada persentase global 2,08%. Penyebabnya antara lain, masih ada 11 Provinsi dari 30 provinsi pelaksana PPKM Mikro yang mengalami tren kenaikan tambahan konfirmasi harian, dan ada 5 provinsi dengan tren kenaikan cukup tajam, yaitu: Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat.

Kenaikan tren tambahan konfirmasi kasus harian menyebabkan 7 provinsi mempunyai Bed Occupancy Ratio (BOR) > 50% (per 8 Mei 2021), yaitu di Sumatera Utara (63,4%), Riau (59,1%), Kep. Riau (59,9%), Sumatera Selatan (56,6%), Jambi (56,2%), Lampung (50,8%), dan Kalimantan Barat (50,6%).

“Sebagian besar provinsi di Sumatera mempunyai BOR tinggi, terutama tempat pemasukan Pekerja Migran Indonesia (PMI),” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Presiden Penanganan Pandemi Covid-19, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/5).

Selain itu, BOR di RS Wisma Atlet Kemayoran juga sudah mencapai persentase cukup rendah yaitu 21,47% atau hanya terisi 1.287 tempat tidur (TT) dari kapasitas sebanyak 5.994 TT. Tak dipungkiri, karena ada di dalam Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, maka mobilitas penduduk nasional mengalami tren naik pada 7 hari terakhir di awal Mei 2021. Tiga provinsi dengan mobilitas terendah yaitu: Bali, D.I. Yogyakarta, dan Kepulauan Riau (daerah yang mengandalkan pariwisata), sedangkan 3 provinsi dengan mobilitas tertinggi yakni Maluku Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara.

“Kenaikan mobilitas tertinggi tersebut terjadi di kelompok/sektor ritel (mall) dan toko bahan makanan. Khusus untuk Kepri, sebenarnya mobilitas rendah, tapi (daerah itu) menjadi tempat masuknya PMI (dari Malaysia),” ujar Menko Airlangga.

Mobilitas penduduk di 6 provinsi di Pulau Jawa memang mengalami kenaikan signifikan menjelang Idul Fitri. Penerapan protokol kesehatan (Prokes) 3 M juga telah diterapkan secara ketat, terutama di mall dan fasilitas umum lainnya yang kemungkinan didatangi masyarakat.

“Untuk itu, PPKM Mikro akan diperpanjang mulai 18 s.d. 31 Mei 2021. Cakupan wilayahnya tetap sama di 30 provinsi, dan jenis pembatasan kegiatan masyarakat juga masih tetap sama. Penekanan pada evaluasi perkembangan kasus setelah Hari Raya (pasca mudik) dan pengetatan 3T. Pada PPKM Mikro tahap ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi kasus Covid-19 pada masa peniadaan mudik dan pasca mudik,” jelasnya.

Penanganan Kedatangan PMI untuk periode April-Mei 2021 pemulangan PMI yang habis masa perjanjian kerjanya diprediksi mencapai 49.682 orang (24.215 PMI pada April dan 25.467 PMI pada Mei). Hal ini perlu diantisipasi penanganan kedatangannya, yaitu dilakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat (karantina selama 5 hari di daerah kedatangan dan dilakukan PCR-Test kepada masing-masing orang). Hasil testing sejauh ini, kasus positif Covid-19 cukup tinggi, sehingga perlu antisipasi kenaikan kasus di daerah pemasukan PMI.

“Permasalahan di Sumatera Utara, Riau (Dumai), Kep. Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat terkait kebutuhan tempat untuk karantina dan perawatan bagi PMI yang positif. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga telah menambahkan kapasitas TT untuk menampung PMI (misalnya RS Pertamina Dumai dll.),” ungkap Menko Airlangga.

Sesuai Instruksi Mendagri No. 10 Tahun 2021, pelaksanaan koordinasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Satgas Covid-19, dikoordinasikan oleh Panglima Kodam (Pangdam) di wilayah: (1) DKI Jakarta, (2) Jawa Barat; (3) Jawa Tengah; (4) Jawa Timur; (5) Sumatera Utara; (6) Nusa Tenggara Barat; (7) Kepulauan Riau; (8) Kalimantan Barat; dan (9) Kalimantan Utara.

**Perkembangan Peniadaan Mudik

Setelah masuk ke masa pelarangan mudik, terjadi penurunan jumlah penumpang di semua moda transportasi rata-rata hingga lebih dari -61%. Jumlah kendaraan harian yang keluar dari Jakarta juga turun hingga -33,1%. Penyekatan untuk pengetatan mobilitas dilakukan di 381 lokasi oleh Korlantas POLRI, ditambah pengetatan wilayah oleh beberapa provinsi untuk mobilitas antar kabupaten/kota, terpantau efektif menekan jumlah masyarakat yang akan mudik.

Melalui Operasi Ketupat 2021, pada tanggal 6-8 Mei lalu, pemeriksaan kendaraan yang dilakukan sebagai berikut: jumlah yang diperiksa 113.694 kendaraan; jumlah yang diputar balik 41.097 kendaraan; pelanggaran travel gelap 346 kendaraan.

“Tetapi, mobilitas antar wilayah dalam aglomerasi tidak memerlukan surat bebas Covid dan surat izin perjalanan (SIKM). Sementara, kebijakan untuk tempat wisata yaitu untuk yang berada di Zona Merah dan Oranye, dilarang untuk buka/operasi. Sedangkan di zona lain, diizinkan untuk buka/operasi dengan kapasitas maksimal 50% dan penerapan Prokes 3M secara ketat," ujar Menko Airlangga.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, secara umum kebijakan pelarangan peniadaaan mudik mendapat penerimaan cukup baik dari masyarakat, dan ia pun mengapresiasi Polri/ TNI/ Pemda yang sudah melakukan usaha penyekatan yang baik. Ditunjukan pada masa pra larangan mudik (22 April-5 Mei) terjadi kenaikan jumlah penduduk yang keluar dari daerah asalnya (sekitar 20%-30%), karena pemerintah memberi syarat lebih ketat untuk hasil tes hanya berlaku 1 hari.

Hal ini menyebabkan para pemudik memajukan mudiknya sebelum 6 mei, sehingga setelah tanggal itu terjadi penurunan signifikan jika dibandingkan masa pra-larangan mudik, dengan rincian jumlah rata-rata penumpang harian sbb: angkutan jalan (-83,4%), angkutan laut (-33,9%), angkutan udara (-93,5%), penyeberangan (-65%), dan kereta api (-56%).

“Kami juga membahas rencana kepulangan dari daerah mudik, (diperkirakan) sebanyak 22% atau sekitar 3,6 juta pemudik akan balik pada H+2, jadi yang akan kami usulkan, harus ada yang menunda kepulangan supaya tidak semuanya bertemu di waktu dan lokasi yang sama,” ujar Menhub.

Selain itu, juga dilakukan tracing pada beberapa lokasi yang memiliki konsentrasi pemudik besar. “Khusus untuk mereka yang melakukan perjalanan darat (kami sarankan) harus diberi vaksin gratis. Sedangkan, untuk udara proses tracing-nya lebih pendek, jadi baru besok akan dilakukan pembahasan,” jelasnya.

Mengenai kepulangan PMI, baik di Kep. Riau maupun Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat, Kemenhhub akan menyediakan kapal dan bis utk mengantar mereka sampai ke tujuan akhir. Pangdam akan mengambil alih di Kepri dan Kalbar. “Untuk penggunaan pesawat udara tidak ada lagi penerbangan carter di masa peniadaan mudik ini,” tegasnya. (ken/hms)

Sumber: