PPKM Diperpanjang Sampai 25 Juli 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan adanya perpanjangan PPKM darurat hingga 25 Juli kemarin (20/7). Jokowi mengatakan, PPKM darurat menurutnya harus diambil pemerintah untuk menurunkan penularan Covid-19. Sekaligus mengurangi kebutuhan masyarakat ke rumah sakit. "Sehingga tidak membuat lumpuh rumah sakit lantaran over kapasitas," ujarnya.

Menurutnya, PPKM darurat yang sudah dilakukan mulai 3 Juli lalu telah membuahkan hasil. "Terlihat dari data, penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan," ucapnya.

Dengan melanjutkan PPKM darurat pemerintah memberikan solusi bagi masyarakat terdampak. Jokowi menyebutkan pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp55,21 Triliun. Dana ini nantinya dibagi untuk bantuan tunai, sembako, kuota internet, dan subsidi listrik.

"Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar sebesar Rp1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro," katanya. Dia sudah memerintahkan kepada menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak.

Selain itu, Jokowi menyebut pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan dibuka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Sedangkan pasar tradisionalyang tidak menjual kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50 persen.

Pedagang kaki lima, toko kelontong, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka asal mematuhi protokol kesehatan ketat. Mereka bisa membuka usahanya sampai dengan pukul 21.00. "Teknisnya nanti diatur pemerintah daerah," ucapnya.

Lalu warung makan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00. Namun, waktu makan pengunjung hanya 30 menit.  "Sedangkan kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal, baik di pemerintahan maupun swasta, serta terkait dengan protokol perjalanan, akan dijelaskan terpisah," katanya.

Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, kebijakan relaksasi perlu kehati-hatian. Dalam pembelajaran dari 4 kali proses relaksasi selama 1,5 tahun pandemi ini, proses relaksasi yang tidak dilakukan dengan hati-hati bisa memicu kenaikan kasus yang lebih tinggi.

Wiku mengatakan Indonesia sudah melalui 3 kali siklus pengetatan dan relaksasi. PPKM darurat saat ini menjadi mekanisme pengetatan yang keempat kalinya. Mekanisme pengetatan rata-rata dilakukan selama 4 hingga 8 minggu hingga efek melandasinya kasus atau bisa menurun terasa.

”Namun saat diberlakukan relaksasi selam 13-20 minggu, kasus kembali meningkat hingga 14 kali lipat,” jelasnya.

Hal ini kata Wiku disebabkan oleh kebijakan relaksasi yang tidak diikuti dengan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan pengawasan protokol kesehatan yang memadai. “Selain itu, relaksasi kadang disalah artikan sebagai kondisi sudah aman. Sehingga protokol kesehatan diabaikan,” jelasnya.

Wiku menyebut, selama pengetatan PPKM darurat yang sudah berlangsung selama 2 minggu ini, sudah terlihat penurunan kasus dan menurunnya BOR di beberapa Provinsi di Jawa dan Bali. Kemudian mobilitas penduduk juga mengalami penurunan.

Namun kendati demikian, Wiku mengatakan, pertambahan kasus harian masih menjadi kendala. ”Kasus masih meningkat hingga 2 kali lipat. Kasus aktif 542.938 atau 18,65 persen. Kenaikan ini tidak terlepas dari fakta VOC varian covid-19 telah masuk ke indonesia khususnya varian delta. Yang telah mencapai 661 kasus di pulau Jawa dan Bali,” katanya.

Kondisi pandemi Covid-19 yang masih berkepanjangan, berdampak makin serius ke sektor usaha. Pelaku usaha dengan berbagai skala mulai dari mikro hingga besar, tak luput dari efek pandemi. Ketua Bidang Kajian Penelitian dan Pengembangan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi)  Badrussalam mengatakan bahwa ada sekitar 43 persen atau sekitar 5 juta pedagang pasar dari total 12 juta pedagang pasar tradisional di berbagai daerah terpaksa gulung tikar.

Tutupnya pedagang pasar tersebut akibat sepinya pasar dan minimnya pembeli akibat pandemi. ”Sisanya sekitar 6,7 juta atau 57 persen pedagang pasar yang masih beroperasi. Akan tetapi para pedagang ini sudah mengalami penurunan pendapatan sekitar 70-90 persen dari keadaan normal,” ujarnya, kemarin (20/7).

Badrussalam berharap agar pemerintah mengevaluasi pemberlakuan PPKM Darurat secara seksama supaya aturan tersebut tidak memperparah kondisi pedagang pasar sebagai penggerak ekonomi. ”Menanggapi kondisi saat ini, Ikappi memohon dan mengajak para pihak untuk bahu membahu menyelesaikan hal ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Diana Dewi menegaskan bahwa penerapan PPKM sangat memukul pengusaha di ibukota. ”DKI jakarta itu kan memang sektornya banyak perdagangan. Ini sangat berdampak sekali mengingat sektor yang dapat beroperasi sebagian kecil saja,” ujarnya.

Diana menambahkan bahwa situasi dirasakan sangat berat oleh pengusaha. Sebelum dilakukan PPKM Darurat, menurut Diana sebagian pengusaha sudah bersiap akan bangkit memperbaiki keuangan yang sudah kritis sejak tahun lalu. ”Tapi lantas kemudian harus tutup lagi. Termasuk teman-teman di pusat perbelanjaan dan mall,” bebernya.

Menurut Diana saat ini tidak hanya pengusaha di sektor riil yang menanggung beban berat. Pengusaha di sektor jasa pun makin sepi permintaan karena hampir semua aktivitas bisnis mandek. ”Karena belum ada peningkatan operasional, teman-teman di sektor jasa seperti jasa konsultan itu juga sedang suffer,” tegasnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa arus kas keuangan perusahaan hampir di semua daerah sedang kritis. Kondisi tersebut dianggap akan semakin berat jika skenario PPKM Darurat terus diperpanjang. ”Ini berpotensi menambah jumlah perusahaan yang bangkrut di tengah pandemi. Keuangan berpotensi minus. Jadi kondisi ini sulit, sangat sulit,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menyebut, memperpanjang PPKM darurat semakin membuat bisnis UMKM mati. Pandemi Covid-19 telah membuat sekitar 30 juta UKM bangkrut. Dari jumlah tersebut, pembiayaan 25 juta UMKM berakhir dengan status NPL (non-performing loan) alias tidak mampu membayar kreditnya. Karena, mereka hanya mendapat 10–20 persen dari omzet normal.

Meski demikian, hasil survei Akumindo bersama Bank Mandiri menyebut bahwa sebenarnya sekitar 60 persen UMKM mulai bangkit hingga Juni 2021. Perbaikan tersebut seiring pelonggaran mobilitas masyarakat oleh pemerintah. Mengingat, kasus penularan Covid-19 yang mereda pasca pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sehingga, membuat roda ekonomi kembali berputar.

Sayangnya, pengetatan dengan PPKM darurat saat ini kembali menghantam UMKM. Ikhsan memperkirakan, omzet UMKM akan kembali turun 70 hingga 80 persen. “Baru bangkit lho, belum pulih. Pedagang itu berjualan untuk menggaji dirinya sendiri. Memberi makan anak dan istrinya. Itu juga harus dipikirkan,” ujarnya.

Ikhsan mendorong pemerintah untuk memberi bantuan kepada UMKM selama PPKM darurat. Setidaknya cukup untuk memenuhi makan sehari-hari. Ketentuan ganti rugi tersebut juga diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. “Paling sedikit Rp 200 ribu kali per hari selama PPKM darurat,” ucapnya.

Selain itu, Ikhsan menilai, turunnya suku bunga dasar kredit bank hanya dirasakan oleh UMKM yang usahanya tidak terdampak. Sedangkan, UMKM yang tidak mampu membayar kredit hanya bisa memanfaatkan restrukturisasi. Keringanan yang diberikan tentu bervariasi bergantung kondisi usaha masing-masing nasabah.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengatakan, jika pemerintah memperpanjang PPKM Darurat Jawa Bali, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, kata dia, Presiden Joko Widodo harus langsung memimpin pelaksanaan PPKM, tidak lagi diserahkan kepada Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan.

Menurutnya, jika presiden secara teknis merasa perlu menunjuk pimpinan pelaksana PPKM Darurat Perpanjangan, maka presiden bisa membentuk team leader yang terdiri dari Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Polhukam, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Sekretaris Negara, Kapolri  dan Panglima TNI.

Komposisi team leader untuk menjamin pelaksanaan PPKM Darurat Perpanjangan nantinya akan menggabungkan seluruh pendekatan. "Yakni, pendekatan kesehatan, teritorial atau kewilayahan, agama, sosial, hukum dan keamanan," papar Luqman kepada Jawa Pos.

Selain itu, anggaran jaring pengaman sosial perlu ditambah, setidaknya mencakup bansos, bansos tunai, insentif tenaga kesehatan daerah, subsidi upah pekerja formal atau informal, insentif industri, dan subsidi UMKM. Skema realisasi kebijakan bantalan sosial itu harus disosialisasikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat pada saat perpanjangan PPKM Darurat diumumkan.

Selanjutnya, terang Luqman, vaksinasi harus menjadi bagian dari paket kebijakan PPKM Darurat Jawa Bali dan PPKM Mikro di luar Jawa Bali. Pelaksanaan vaksinasi menggunakan pendekatan teritorial, yakni desa atau kelurahan, dusun, RW dan RT. Adapun vaksinator dimobilisasi dari tenaga kesehatan pusat, daerah, tenaga kesehatan milik TNI, Polri, Ormas dan mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir di fakultas-fakultas kedokteran, akademi kebidanan, dan akademi keperawatan.

Kegiatan sektor konstruksi yang pada PPKM Darurat saat ini diberi ruang beroperasi 100 persen, harus dimasukkan ke dalam sektor yang ditiadakan kegiatannya 100 persen selama PPKM Darurat Perpanjangan. "Tak terkecuali lokasi pekerjaan konstruksi pada proyek strategis nasional," jelasnya. Selain itu, kegiatan sektor transportasi publik angkutan penumpang juga harus ditiadakan, baik darat, laut maupun udara.

Selama PPKM Darurat Perpanjangan berlaku, kata politisi PKB itu, harus dilakukan pembatasan super ketat masuknya warga negara asing, kecuali untuk keperluan diplomasi tingkat tinggi.

Di setiap desa atau kelurahan disiapkan tempat-tempat isolasi untuk masyarakat yang terpapar Covid-19 tanpa gejala atau bergejala ringan. Selama warga menjalani isolasi, kebutuhan hidup dibiayai anggaran desa atau pemda setempat dan kebutuhan kesehatannya difasilitasi oleh tenaga kesehatan dari puskesmas. Isolasi mandiri tidak lagi dilakukan di rumah pribadi masing-masing. "Itu untuk memutus penyebaran covid-19 yang belakangan massif melalui klaster keluarga," terang legislator asal Dapil Jawa Tengah itu.

Luqman mengatakan, pengawasan pelaksanaan PPKM Darurat Perpanjangan harus dilakukan dengan ketat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama TNI dan Polri. Siapapun yang melanggar atau menghalang-halangi pelaksanaan PPKM Darurat harus diberi sanksi hukum yang berat, tanpa pandang bulu.

Menurutnya, PPKM Darurat Perpanjangan dilaksanakan sampai dengan tercapai target minimal 70 persen dari populasi penduduk telah mendapat dua suntikan vaksin Covid-19.

Luqman menegaskan, jika pemerintah tidak memungkinkan melakukan penyempurnaan kebijakan PPKM Darurat sebagaimana syarat-syarat yang dibutuhkan di atas, maka dia mengusulkan agar PPKM Darurat tidak perlu diperpanjang. Selanjutnya, pemerintah fokus untuk menggenjot vaksinasi, melindungi kelompok rentan, membangun banyak rumah sakit darurat, dan menyediakan tempat-tempat isolasi berbasis desa atau kelurahan. "Selebihnya berbagai sektor kegiatan kehidupan mulai dipulihkan kembali, tentu dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat," tuturnya.

Sementara itu,  Kementerian Sosial (Kemensos) telah kembali membuka dapur umum untuk masyarakat. Kali ini, tak berada di kawasan Jawa-Bali. Namun, Ternate, Maluku Utara.

Berlokasi di Balai Wasana Bahagia Ternate,   posko dapur umum ini menyediakan makanan siap saji kepada  warga yang terdampak Covid-19. Terutama, untuk mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri.

Kepala Balai Wasana Bahagia Ternate Udan Suheli mengatakan, pihaknya menyiapkan setidaknya 120 nasi kotak makanan siap saji setiap hari. Menu dalam setiap kotak terdiri dari nasi, telur ayam, ikan, sayuran dan buah-buahan. "Paket makanan tersebut kami bagikan kepada 60 orang penerima pada siang dan malam," ungkap Udan.

Kegiatan pembagian paket makanan akan dilakukan hingga empat belas hari ke depan. Diharapkan, mereka tak perlu kebingungan soal permakanan dalam menjalankan isolasi di rumah.

Salah satu penerima bantuan makanan, Nia (40 tahun) warga Gamayou Ternate, menyatakan kegembiraannya dapat dibantu Balai Wasana Bahagia. Dia mengungkapkan, dengan bantuan paket ini, ia bisa lebih fokus untuk pemulihan. "Saya harus segera sehat dan melanjutkan usaha katering saya," tutur perempuan yang menjalani isoman bersama tiga orang anaknya tersebut.

Selain Ternate, rencananya sejumlah daerah di luar Jawa-Bali juga akan mulai membuka posko dapur umum. Posko akan didirikan di sejumlah balai milik Kemensos. Diharapkan, masyarakat terdampak pandemi bisa terbantu dengan permakanan yang dibagikan setiap harinya.

Di sisi lain,distribusi makanan siap saji dan telur matang oleh  Balai Wyata Guna Bandung terus digenjot. Bahkan, permintaan masyarakat semakin hari kian tinggi. Hal ini membuat volume permakanan ditambah dari sebelumnya 2000 kotak nasi, menjadi 2.515 nasi kotak.

Tim pengirim paket nasi kotak menjangkau 27 lokasi dalam sehari. Diantaranya, rumah sakit, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), masyarakat, warga isolasi mandiri, kepolisian, pelindung masyarakat, kelurahan, panti asuhan, koramil, Gereja Kristen Indonesia (GKI), hingga petugas  penyekatan.

"Kendaraan distribusi berjumlah lima unit.  Pendistribusian melibatkan semua unsur mulai dari pegawai Balai Wyata Guna Bandung, anggota Tagana dan pegawai Dinas Sosial Jawa Barat," ungkap Personel tim distribusi Dapur Umum Lulu Ridwan. Dalam bekerja, tim berbagi tugas. Sehingga dapat tercapai tujuan pendistribusian setiap harinya. (jpg)

Sumber: