Rp 676,7 M Anggaran Covid-19 Belum Terealisasi, Benteng Nihil

BENGKULU - Teguran Mendagri terkait pengalokasian realisasi dana penanganan Covid 19 untuk Provinsi Bengkulu, tentu memiliki dasar.

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, Iskandar Novianto menyampaikan dalam realisasi anggaran penanganan Covid-19 sampai saat ini baru mencapai 23,21 persen atau Rp 204,49 miliar. BACA JUGA: Ditegur Mendagri, Ini Jawaban Gubernur Bengkulu

Dari total anggaran keseluruhan pemda provinsi, kota dan kabupaten di Bengkulu berjumlah Rp 881,23 miliar, dengan Rp 676,7 miliar belum terealisasi.

"Dari semua Pemda (Pemerintah Daerah,red) masih ada Bengkulu Tengah yang belum ada realisasi. Juga ada beberapa kabupaten yang belum optimal penyerapannya," sampainya.

Atas pencapaian ini, ia menyayangkan beberapa Pemda yang belum optimalnya penyerapan realisasi anggaran, untuk itu ia menyarankan agar fleksibilitas dalam penganggaran realokasi dan refocusing ini bisa lebih tepat sasaran.

"Kunci dari penganggaran yang tepat adalah kita mengetahui pokok permasalahannya. Sehingga kita punya kunci untuk mengatasinya," kata Iskandar.

Dijelaskannya, bila berbicara tentang pandemi Covid-19, Iskandar menilai hal ini adalah sesuatu yang unik. Pasalnya, disini banyak terjadi perubahan permasalahan.

Misalnya jika suatu daerah berubah zona, maka yang berdampak pada harus diubah juga anggaran untuk penanganannya. Seperti dari zona merah berubah jadi hijau. Zona orange menjadi zona merah, atau sebaliknya merah menjadi orange.

"Ini artinya, fleksibilitas dalam penganggaran itu harus kita siapkan," imbuhnya.

Artinya diberikan keleluasaan untuk penganggaran itu, lanjut Iskandar, maka pihaknya Pemda harus cepat untuk melakukan perubahan dalam penganggaran, begitu terjadi perubahan zona.

Yang misalnya dari orange berubah jadi hijau, anggaran di kesehatan bisa dialihkan untuk jaring pengaman sosial atau pemulihan ekonomi .

Sebaliknya bila ada perubahan zona yang mendekati merah maka kita dapat fokuskan anggaran ke bidang kesehatan, dan refocusing seperti ini penting.

"Makanya fleksibelitas anggaran itu penting. Bila fleksibelitas itu tidak kita gunakan, maka kebutuhan anggaran yang sebenarnya memuncak itu tidak terakomodir.

Dan tidak terjadi penyerapan anggaran secara optimal," tukas Iskandar.

Untuk diketahui, berdasarkan data dari BPKP Provinsi Bengkulu per 21 Juli 2021.  Untuk jumlah realisasi anggaran Covid-19 Pemda Bengkulu. Baca Selanjutnya>>>