Refocusing, Pemasangan Lift Ditunda

BENGKULU - Rencana perehaban kantor Gubernur tahun ini segera dilakukan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Ir. Mulyani menyampaikan saat ini untuk proses rencana rehab kantor Gubernur Bengkulu sudah memasuki tahapan lelang paket di Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Bengkulu.

“Ini sudah memasuki proses lelang. Mudah-mudahan bisa selesai sesuai target,” kata Mulyani, Minggu (25/7).

Dijelaskannya, sebelum memasuki tahapan lelang, pihaknya telah melakukan review bangunan di kantor Gubernur ini. Dari sini dapat diketahui beberapa bagian gedung, yang bakal menjadi prioritas dari perehaban ini. “Kalau kita masukkan fisiknya Juli, maka itu akan berkontrak di awal September, kurang lebih 4 bulan setengah fisiknya,” paparnya.

Sementara itu, berkenaan dengan anggaran,  sebelumnya Pemprov Bengkulu menganggarkan Rp 22 miliar untuk kegiatan rehab kantor ini, namun dalam beberapa waktu lalu kegiatan ini terdampak refocusing. Anggaran ini dipangkas menjadi Rp 9 miliar.

Saat disinggung rencana pembuatan lift atau elevator untuk kantor Gubernur ini, ia menjelaskan di tahun ini  belum bisa dikerjakan. Dengan dana Rp 9 miliar ini, pihaknya bakal berfokus pada pembenahan kerusakan di kantor Gubernur Bengkulu itu.

“Gak batal, hanya ada pengurangan anggaran karena refocusing. Tapi tetap kita laksanakan dengan dana yang ada,” paparnya.

Sementara itu, untuk lokasi maupun item dari bangunan kantor gubernur ini, pihaknya belum dapat mengungkapkan mana yang menjadi prioritas untuk diperbaiki. “Untuk apa-apa dan lokasi yang mana saja yang bakal direhab, kita masih menunggu nanti. Sesuai kebutuhan, dan yang paling urgent betul di gedung kantor utama gubernur itu,” tukasnya.

Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Tantawi Dali S.Sos M.M, meminta agar Pemprov Bengkulu bisa mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat lelang kegiatan di UKPBJ. Pasalnya, kini telah memasuki pertengahan tahun 2021 ini.

“Kita minta percepat pelaksanan lelang di UKPBJ, apalagi sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Banggar dan OPD, tidak ada perpanjangan 50 hari bagi kegiatan yang belum selesai pasca tahun anggaran berakhir. Kesepakatan ini agar daerah tidak terutang pada rekanan, yang jelas kita minta segera kejar serapan anggaran," sampai Tantawi.

Menurutnya, dalam paket lelang ini salah satu yang menjadi sorotan utama dewan saat ini adalah terkait belanja modal. Pasalnya, dari pantauannya hingga saat ini realisasi masih terbilang rendah. Untuk itu, Pemprov Bengkulu diminta dapat meningkatkan serapan anggaran mengingat sekarang ini sudah memasuki pertengahan tahun anggaran.

"Masih rendahnya realisasi yang dimaksud, tentu saja eksekutif harus segera mengejar serapan anggaran. Apalagi terkait rendahnya realisasi ini, daerah kita juga menjadi sorotan pemerintah pusat. Tentu saja dengan capaian itu menunjukkan fakta, jika banyak kegiatan yang belum berjalan," tukasnya. (war)

Sumber: