48.446 Warga Nikmati Bantuan Prakerja, Penerima di Kota Bengkulu Terbanyak

BENGKULU - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Syarwan menjelaskan untuk 48.446 penerima bantuan Prakerja itu, pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran, dengan total penyaluran mencapai Rp 174,23 miliar. Sehingga bisa dinikmati  bagi penerima program bantuan Prakerja ini. Kota Bengkulu menjadi penerima Prakerja paling banyak dengan jumlah 11.536 penerima

"Jumlah tertinggi penyaluran di Kota Bengkulu, alokasi mencapai 24 persen, yakni Rp 40,9 miliar ," sampainya.

Dijelaskannya, Program Kartu Prakerja yang diberikan pemerintah sampai saat ini masih banyak peminat. Dimana bila dijumlahkan secara nasional maka tahun ini sudah mencapai 2. 774. 400 orang yang telah menerima Program Kesejahteraan dari pemerintah pusat ini. Dimana untuk setiap orangnya mendapatkan bantuan biaya pelatihan dan insentif telah disalurkan anggaran mencapai Rp 9,8 triliun.

"Kita pantau terus, sehingga program ini sampai ke sasarannya," imbuhnya.

Sedangkan, untuk daerah yang paling sedikit penerima bantuan prakerja ini, adalah Kabupaten Mukomuko, yakni dengan 1.588 orang. Yang total anggaran sebanyak Rp 5,6 miliar. Dengan alokasi 3 persen dari total anggaran Prakerja Provinsi Bengkulu.

Terpisah, Kadis Nakertrans Provinsi Bengkulu, Edwar Happy menurutkan jumlah ini, mengalami lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu. Dimana tahun lalu untuk penerima program kartu Prakerja di Bengkulu sebanyak 74.010 orang. Untuk diketahui, berdasarkan data dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, anggaran keseluruhan mencapai Rp 3.550.000 per orang, dimana diklarifikasikan untuk biaya pelatihan Rp 1 juta, kemudian Rp 2,4 juta insentif pasca pelatihan yang diberikan Rp 600 ribu per bulan. Juga ada Rp 150 ribu pasca survei evaluasi.

"Untuk gelombang sekarang ini, memang tengah diproses. Bahkan ada sebagian penerima Prakerja sudah menerima bantuan di rekening. Bagi yang belum kita tunggu saja, yang jelas pemerintah sedang memproses," pungkasnya. (war)

Sumber: