SPP SMA/SMK Gratis, FKK Bengkulu: Dana BOS Tidak Mencukupi Operasional

BENGKULU – Pemprov Bengkulu berencana mengeluarkan kebijakan membebaskan atau menggratiskan iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi pelajar SMA/SMK negeri di Provinsi Bengkulu. BACA JUGA: Dewan Minta Pemprov Realisasikan Program Pro Petani dan Nelayan

Rencana program SPP gratis ini dipertanyakan Forum Komunikasi Komite (FKK) SMA/SMK/MA (Negeri dan Swasta) Bengkulu.

Hal itu terungkap saat DPRD Provinsi Bengkulu, Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu, Bapenda Provinsi Bengkulu serta Forum Komunikasi Komite (FKK) SMA/SMK/MA (Negeri dan Swasta) Bengkulu menggelar hearing di ruang rapat komisi Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (6/9). BACA JUGA: Tegur Satgas Saat Bongkar Tenda Pesta, Wabup: Tidak Mengangkangi Aturan

"Kami melakukan hearing dengan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu karena dengan adanya wacana terkait Program SPP gratis, kita tidak bisa melakukan kegiatan. Kenapa? Memang dana BOS ada, tapi dana BOS tidak mencukupi operasional sekolah seperti membayar honorer, rehab gedung dan kelas serta anggaran untuk ekstrakulikuler," kata Ketua FKK Bengkulu, Achmad Tarmizi Gumay

Untuk itu Tarmizi meminta Pemprov Bengkulu untuk memikirkan operasional sekolah tersebut jika SPP digratiskan. BACA JUGA: Waspada, Potensi Gelombang Tinggi di Perairan Bengkulu Capai 5 Meter

Namun jika hal tersebut tidak dipikirkan, pihaknya meminta agar diizinkan melakukan sumbangan guna mendukung operasional sekolah tersebut.

"Sekolah ini mau punya prestasi sumbangannya dari mana? Kalau tidak boleh sumbangan dari orangtua pelajar berarti solusi untuk operasional sekolah harus dari APBD. Kalau tidak ada dari APBD tentu harus ada kejelasan dan komite sekolah diperbolehkan untuk meminta sumbangan," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Isnan Fajri mengatakan kalau memang Komite sekolah ingin membantu penyelenggaraan pendidikan dengan tidak membebani wali murid maka tidak menjadi permasalah.

Namun saat ini regulasinya sedang disusun terkait permintaan pihak komite tersebut.

"Untuk SPP gratis itu sudah kebijakan daerah, namun kita akan efektifkan pengunaan dana BOS. Yang tidak tertampung oleh dana BOS akan kita alokasikan melalui APBD baik itu melalui DAU dan DAK. Ya kalau Komite mau membantu selagi tidak membebankan orangtua murid ya silahkan saja, namun regulasinya masih kita susun," bebernya. BACA JUGA: Kok Bisa, Bangunan Kuliner Pantai Pasir Putih “Menganggur”

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Dempo Xler menerangkan, dalam hearing tersebut Komite Sekolah menyampaikan agar diberikan ruang dan difungsikan kembali dalam penyelenggaraan operasional sekolah. Baca Selanjutnya>>>