Temuan BPK “Menggantung”, Masjid Rp 540 juta, Tugu Kopi Rp 60 juta

KEPAHIANG - Hingga saat ini temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pengelolaan keuangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2019, belum ada penyelesaian. Harusnya bisa diselesaikan dalam 60 hari sejak diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), sampai sekarang belum ada kejelasan pelunasannya.

Bahkan hingga bulan ini, temuan BPK atas pembangunan Masjid Agung Baitul Hikmah Kabupaten Kepahiang masih menyisakan Rp 540 juta. Begitupun temuan atas pembangunan tugu kopi Kepahiang masih tersisa Rp 60 juta. Menyikapi kondisi tersebut, Inspektorat Daerah (Ipda) Kabupaten Kepahiang berencana mengambil langkah penagihan dengan melibatkan Seksi Datun Kejari Kepahiang, melalui Surat Kuasa Khusus (SKK).

Dikemukakan Plt. Inspektur Ipda. Kepahiang Hairah Aryani, S.Sos, M.M.Pd hingga saat ini pihaknya masih menunggu pembayaran temuan BPK atas pembangunan Masjid Agung dan tugu kopi tersebut. Jika sampai akhir September ini tak kunjung ada pelunasan dari OPD terkait, maka pihaknya akan menyampaikan SKK ke Seksi Datun Kejari Kepahiang guna proses penagihan.

"Itu kan hasil audit tahun anggaran 2019 lalu, dan sekarang sudah tahun 2021. Artinya batas waktu yang diberikan untuk pelunasan sudah jauh terlewat, namun kenapa belum juga selesai pelunasannya? Hal inilah yang membuat kita akhirnya berencana menggandeng Kejari Kepahiang untuk melakukan penagihan terhadap temuan tersebut," beber Hairah.

Disampaikan Hairah, berdasarkan aturan, ketika LHP diterbitkan dan diterima Pemkab Kepahiang, masa tindaklanjutnya berlaku hingga 60 hari. Tapi yang terjadi sekarang sudah hampir 2 tahun pembayaran belum juga lunas 100 persen. Ketika tidak dilakukan pelunasan, maka di tahun berikutnya akan kembali menjadi temuan, dengan itupula wajib untuk dilakukan pembayaran.

"Oktober mudah-mudahan kita SKK dengan Datun Kejari Kepahiang. Harapan kita melalui kerja sama penagihan nantinya, pembayaran temuan BPK bisa tuntas 100 persen," demikian Hairah.(sly)

Sumber: