Puluhan Pejabat Nonjob,Wisnu: Terkesan Balas Dendam

MUKOMUKO - Pejabat eselon III dan IV yang dicopot dari jabatannya dan tidak mendapat jabatan yang lain alias nonjob mencapai puluhan. Dilihat dari daftar pejabat yang dilantik pada Jumat (1/10) lalu, di jabatan eselon III lebih dari 20 pejabat dinonjobkan. Belum lagi sejumlah pejabat di eselon IV.

Cukup menggeletik, ada sejumlah pejabat yang dilantik di jabatan baru pada mutasi 7 September, di mutasi terbaru, sejumlah pejabat itu dilantik lagi untuk jabatan baru lagi. Bahkan ada yang dinonjobkan dari jabatan belum berusia sebulan diduduki.

Ketua Komisi III DPRD Mukomuko, Wisnu Hadi, SE, MM menilai adanya kejadian demikian membuktikan perencanaan penempatan dan penataan PNS oleh Pemkab terkesan masih asal jadi. Sehingga belum lama ditempatkan, malah PNS tersebut dipindah lagi ke jabatan lain bahkan dinonjobkan.

“Kalau mutasi baru sebulan, kemudian diubah lagi, ada terkesan kesiapan dari Pemkab patut dipertanyakan. Ini menunjukkan kurang pas perencanaan penempatan PNS untuk menduduki suatu jabatan  terkesan kurang matang perencanaannya,” tandas Wisnu.

Wisnu: Terkesan Balas Dendam

Padahal kata Wisnu, urgensi dari mutasi bukan saja untuk penyegaran. Tapi juga untuk perbaikan kinerja Pemkab dan penambahan kemampuan PNS dalam melaksanakan pekerjaannya. Apalagi sejak awal, bupati dan wakil bupati Mukomuko telah gembar-gembor bahwa dalam menempatkan PNS di suatu jabatan disesuaikan dengan pendidikan dan keahlian.

“Slogan itu sudah dicanangkan di 148 desa dan 3 kelurahan. Mestinya tidak terjadi baru dimutasi, kemudian dimutasi lagi. Apalagi sampai nonjob. Berarti ini mencederai harapan masyarakat. Mana reformasi birokrasi yang hendak diubah menjadi lebih baik itu,” tukas Wisnu.

Sebagai wakil rakyat ia sangat kecewa dengan beberapa kali kegiatan mutasi yang sudah digelar Bupati Mukomuko. Menurutnya, apa yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan azas kebersamaan yang digaungkan saat kampanye.

“Kami ini juga partai koalisi pendukung. Sangat kecewa dengan cara bupati melakukan mutasi. Terkesan mementingkan kelompok tertentu, terkesan ajang balas dendam. Padahal, hadirnya Sapuan-Wasri, untuk mmperbaiki Kabupaten Mukomuko yang selama ini sudah baik, menjadi lebih baik lagi. Nanti pemerintah hanya berkutat memikirkan kebijakannya yang dianggap salah oleh pihak terkait,” tandas Wisnu.

Menanggapi itu, Bupati Mukomuko H. Sapuan, SE, MM, Ak, CA, CPA menyebut mutasi yang dilakukan untuk memperbaiki kelemahan Pemkab Mukomuko selama ini. Yang dampak dari kelemahan itu, Mukomuko menjadi Kabupaten dengan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) terjelek di Provinsi Bengkulu.

“Eselon III dan IV inikan garda terdepan dalam pelaksanaan pekerjaan harian di masing-masing OPD. Maka kami Pemkab berharap agar apa yang jadi kelemahan kita selama ini dapat diatasi. Supaya SAKIP dan MCP kita bisa diperbaiki. Jangan sampai kita menjadi yang terjelek lagi di Provinsi Bengkulu. Dengan adanya pembaharuan ini, target kita bisa diperbaiki di masa mendatang,” jelas Sapuan.(hue)

Sumber: